infonusantaranews.net

Infonews - Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai resmi tetapkan KMS sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi pengelolaan dana penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah (Perusda) Kemakmuran Mentawai tahun 2018-2019.

Penetapan tersangka berdasarkan 

Surat Penetapan Tersangka Nomor: Print-01/L.3.22/Fd.1/10/2025 tanggal 24 Oktober 2025, dimana pelaksanaan penetapan tersangka bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Jumat (24/10/2025).

Dalam penyelesaian kasus perkara tipikor itu dilaksanakan oleh Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai, berdasarkan surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai Nomor: Print-01/L.3.22/Fd.1/01/2025 tanggal 14 Januari 2025, Print-01a/L.3.22 Fd.1/04/2025 tanggal 10 April 2025, Print-01b/L.3.22/Fd.1/07/2025 tanggal 3 Juli 2025, Print-01c/L.3.22/Fd.1/09/2025 tanggal 30 September 2025, Print-03a/L.3.22/Fd.2/10/2025 tanggal 24 Oktober 2025;

Dari hasil penyidikan yang di lakukan, KMS ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah (Perusda) Kemakmuran Mentawai Tahun 2018-2019.

"Kasus tipikor ini ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp7.872.493.095,- (tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh lima rupiah)" sebut Kejari Mentawai, Ira Febrina, S.H, M.S.I dalam keterangan persnya.

Lanjut dikatakan, proses pemeriksaan terhadap tersangka itu dimulai pukul 13.00 WIB dan selesai pukul 13.30 WIB, dipimpin oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Rahmat Syarif, S.H., M.H. (Jaksa Muda) dan Muhammad Reza Pahlevi Nasution, S.H. (Ajun Jaksa Madya)

Sementara dalam kasus ini, tersangka tidak didampingi penasihat hukum pribadi, namun bersedia didampingi oleh penasihat hukum yang ditunjuk penyidik, yaitu Eko Kurniawan, S.H. dari Kantor Hukum Eko Kurniawan dan Rekan.

Dengan demikian, verdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai Nomor: Print-01/L.3.22/Fd.1/10/2025 tanggal 24 Oktober 2025, tersangka dilakukan penahanan di Rutan Kelas II B Anak Air Padang selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2025 sampai dengan 12 November 2025.

Proses penahanan dilakukan langsung oleh Tim Jaksa Penyidik terdiri dari Rahmat Syarif, S.H., M.H. (Kasi Pidsus/Koordinator Penyidik)

Merry Nathalisa Sijabat, S.H. Muhammad Reza Pahlevi Nasution, S.H dan Geri Samuel Hutagaol, S.H.

"Saat ini tersangka sudah ditahan di rutan Kelas II B Anak Air Padang untuk kepentingan penyidikan lanjutan" sebutnya.

Atas perbuatan tersangka diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 Jo Pasal 9 Jo Pasal 18 Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Editor : Tim Redaksi

Infonews - Dalam mengelola anggaran desa perintahnya itu menjaga, mengelola dengan baik artinya menjaga jangan sampai di salahgunakan, dimana Pasal 3 UU Tindak pinda korupsi itu sudah jelas ketentuannya dan menjadi acuhan dalam mengelola keuangan negara.

"Ini menjadi perhatian kita semua dalam pengelolaan anggaran negara, termasuk saya sebagai kepala daerah" sebut Bupati Mentawai, Rinto Wardana pada kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Desa Tahun 2025 yang diselenggarakan Inspektorat Mentawai di Aula Santo Yosep Sioban, Selasa (21/10/2025).

Kegiatan rakor terkait penggunaan dana desa, dia mengingatkan seluruh kepala desa dan Bumdes bahwa berurusan dengan hukum itu tidak enak, karena sebanyak apapun harta kita habis hanya urusan hukum.

Maka dikesempatan ini di sampaikan dan di ingatkan kembali kepada kepala desa dan Bumdes untuk serius mengelola dana desa, kelola lah dana sesuai aturan dan jangan di salahgunakan terutama pengunaan dana dalam rangka ketahan pangan, dimana anggarannya cukup lumayan besar.

Dia mencontohkan, ketika kepala desa lalai dalam mengelola dana desa bisa berurusan dengan hukum, apalagi disengaja, maka demikian dengan anggaran desa tengah di giatkan perlu keseriusan, karena ujung tombak pembangunan itu di desa.

Lebih lanjut dia menyampaikan, program kedepan masih banyak tugas yang di lakukan yaitu sensus penduduk, ini ditargetkan bisa mencapai 100 ribu tambah 1, tujuannya agar nantinya kuota DPRD bisa bertambah jadi 5 kursi. Indikator tersebut tidak hanya soal kursi DPRD juga kepentingan daerah.

"Target jumlah penduduk Mentawai menjadi 100 ribu tambah 1 ini di targetkan sampai di tahun 2027, hanya 1.500 lagi yang di tuntaskan, ini tugas kita semua terutama pihak desa dalam mendukung sensus penduduk" terangnya.

Disamping itu, dia juga menekankan untuk unit-unit usaha di wilayah Sipora selatan apakah itu restoran, resort atau villa dan tokoh harus didata dengan melibatkan kepala desa, kepala dusun, karena data ini sangat penting.

"Ketika data itu sudah masuk dalam database, maka kita bisa meningkatkan PAD, bukan membuat pajak baru, tapi di inventarisir. Nah bagi masyarakat yang belum memiliki sertifikat rumahnya, IMBnya segera di urus dan kita permudah pengurusannya" ucap Bupati

Dikatakan, salah satu cara untuk meningkatkan PAD harus memaksimalkan sumber-sumber potensi yang ada melalui pemungutan pajak, retribusi dan lain-lainnya, tentu pihak kecamatan dan desa harus masif melakukannya.

"Untuk PAD kita melalui PBB tahun lalu sebanyak 53 miliar, pajak surfing hanya 9 miliar, nah untuk kedepan akan kita maksimalkan PAD kita bisa lebih meningkat" sebutnya.

Tahun 2024 PAD melalui retribusi surfing di sumbangkan 9 miliar dan tahun 2025 ini per-desember masuk ke angka 12 miliar, mudah-mudahan di akhir Desember 2025 bisa tembus di angka 15 miliar" tutupnya mengakhiri.

Editor : Tim Redaksi

Infonews - Guna memperkuat pengawasan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Pemkab Mentawai melalui Inspektorat adakan Rapat Koordinasi (Rakor) pengawasan desa tahun 2025 berlokasi di Aula Santo Yosep Desa Sioban, Selasa (21/10/2025.

Kegiatan itu mengusung tema "pengawasan APBDes menuju Mentawai mandiri pangan" yang di buka oleh Kepala Inspektorat Mentawai, Serieli BW di ikuti 13 Desa yang berada di dua wilayah kecamatan Sipora Utara dan kecamatan Sipora selatan, Kepulauan Mentawai.

Dia menyampaikan, dalam pengelolaan anggaran desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel dan mampu mencapai tujuan apa yang ditetapkan sebelumnya yaitu mewujudkan kesejahteraan desa.

Tahun ini, pihaknya fokus pengawasan terkait dengan sektor pertanian yakni ketahanan pangan, karena anggaran dana desa yang di gelontorkan tersebut cukup besar.

Dari data yang diterima, untuk anggaran ketahanan pangan ini di bagi persetiap desa  rata-rata sebesar 200 juta di 13 desa yang ada di kecamatan Sipora selatan dan Sipora Utara.

Dengan demikian, dia berharap anggaran yang di kucurkan pemerintah melalui penyertaan modal kepada Bumdes benar-benar dapat dikelola dengan baik dan dapat menghasilkan ketahanan pangan di setiap masing-masing wilayah desa.

Dia menyampaikan, bahwa program ketahanan pangan ini memang di berikan tugas kepada setiap desa fokus melakukan penanaman jagung dan nantinya ini menjadi motivasi bagi masyarakat untuk mau bertani tidak hanya jagung.

Nah, peran Bumdes ini sangat penting dan vital di tengah masyarakat, bagaimana mengelola potensi-potensi daerah yang ada di wilayah desa, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nantinya.

Dia menyebut, bahwa yang namanya rigit III di kabupaten sangat terbatas, dimana hasil dari pemeriksaan inspektorat hingga sampai saat ini belum ada Pendapatan Asli desa, padahal dalam ketentuannya salah satu sumber pendatang desa itu adalah pendapatan asli desa yang bersumber dari pengelolaan kekayaan alam desa itu sendiri.

Kenapa sampai saat ini pendapatan asli desa belum ada, karena pungutan kewenangan itu masih setengah-setengah di berikan kepada desa tidak penuh seperti pajak pertambangan nilai, pajak penghasilan itu di pungut oleh pusat dan pihak desa tidak bisa melakukan pungutan itu. Padahal, kata dia retiribusi yang di kelola pemerintah daerah tidak juga bisa pungut oleh desa.

Namun dalam hal ini pihak desa hanya bisa mendapat dana bagi hasil, begitu juga dengan pajak bumi bangunan itu sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah, nah, bagaimana bisa mendapatkan pendapatan asli desa yaitu dengan mengelola potensi alam di desa itu sendiri.

Hal ini mengacu kepada Peraturan Bupati (Perbup) nomor 51 tahun 2019 tentang kewenangan desa, memberikan kewenangan kepada desa untuk mengurus urusan skala desa, misalnya pariwisata tingkat desa, bahwa desa boleh mengelola pariwisata dan menetapkan tarifnya.

Namun, terkait dengan pemungutan, pihak desa tidak bisa melakukannya, namun yang melakukan itu adalah Badan usaha milik desa (Bumdes). Nah, tugas Bumdes ini bagaimana kedepan berkontribusi untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan juga disamping itu mendorong pertumbuhan ekonomi berkembang di desa.

Dia menyampaikan, melalui Bumdes banyak yang bisa di kelola diwilayah desa tidak hanya jagung saja, bisa di bidang transportasi, dimana di akhir tahun penutupan buku akan menghasilkan namanya dana defiden.

"Semoga pengunaan dana desa dalam penyertaan modal pada Bumdes yang jumlahnya 200 sampai 300 juta perdesa itu berjalan maksimal dan memberikan dampak pendapatan kepada desa" ucapnya.

Dia berharap antara inspektorat, kecamatan, BPD dan masyarakat ikut terlibat aktif dalam melakukan pengawasan pengelolaan anggaran desa, agar anggaran yang di kelola setiap desa tepat sasaran dan berdampak kepada masyarakat.

Terkait surat edaran bupati Mentawai nomor 100.3.4.2/02/ITDA-KKM/VI-2025 tentang tertib,disiplin,dan transparansi dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa perlu menjadi perhatian pihak desa.

Nah, dalam pengelolaan dana desa, pihak desa berkewajiban untuk mengumumkan APBDes, Pendapatan, belanja, dimana setiap enam bulan harus dilaporkan dan di umumkan di papan informasi, sehingga masyarakat mengetahui anggaran yang telah di kelola pihak desa.

"Kedepan kita berharap pengawasan dana desa ini tidak hanya tugas inspektorat tapi kita semua termasuk masyarakat bisa menyampaikan informasi kepada aparat penegak hukum dan inspektorat, apabila pengelolaan dana desa tidak sesuai dengan aturan" tegasnya.

Peran kejaksaan dalam pengawasan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Kasintel Kejari Mentawai, Tommy Harizon, SH, MH menyampaikan, dalam pengawasan pengelolaan dana desa ada namanya tahapan pengawasan APBDes yang di mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Dalam hal tersebut pihak yang terlibat dalam pengawasan itu meliputi, BPD, Masyarakat desa, APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) pemerintah daerah dan kejaksaan RI.

Dia menjelaskan, pengawasan APBDes adalah upaya untuk memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai aturan hukum, dilakukan secara transparan, akuntabel dan melibatkan berbagai pihak.

"Jadi setiap desa harus menghindari urusan hukum dengan melakukan pengelolaan dana desa sesuai aturan yang di lakukan secara transparan dan akuntabel" pungkasnya.

Editor : Tim Redaksi