Latest Post

April 18, 2026 ,

 

INFONEWS -  Dalam menjalankan tugas teritorial di wilayahnya, Babinsa Koramil 01/Sikabaluan,Kodim 0319/Mentawai, Serda Irfan Munthe selalu inten melakukan komunikasi sosial di tengah masyarakat.


Kegiatan komunikasi di tengah masyarakat yang di lakukan Babinsa bertujuan untuk menjalin keakraban juga menjaring informasi di wilayah tugas.


"Hari ini kita komsos bersama warga binaan Ridwan bekerja sebagai wiraswasta bahas berbagai hal di lingkungan wilayah" ucap Babinsa, Sabtu (18/4/2026).


Kegiatan komsos ini selain menjalin silahturahmi juga menumbuhkan kepedulian terhadap situasi wilayah serta merangkum berbagai informasi ditengah masyarakat


"Komsos yang kita laksanakan setiap hari guna menjaring informasi dan keluh kesah masyarakat dari berbagi sektor kehidupan" pungkasnya.



Editor : Tim Redaksi

Baca selengkapnya »

April 16, 2026

 

INFONEWS- PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat terus memperkuat perannya sebagai moda transportasi publik yang efisien, terjangkau, sekaligus ramah lingkungan. Sepanjang triwulan I tahun 2026, optimalisasi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi menjadi salah satu upaya strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat di wilayah Sumatera Barat.

Berdasarkan data operasional periode Januari hingga Maret 2026, KAI Divre II Sumbar mencatat konsumsi BBM subsidi sebanyak 225.480 liter untuk melayani 512.741 pelanggan. Pemanfaatan energi tersebut dilakukan secara terukur dan efisien guna memastikan layanan transportasi tetap berjalan optimal di tengah keterbatasan sumber daya energi.

Optimalisasi penggunaan BBM tersebut juga merupakan bagian dari penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG), khususnya dalam aspek akuntabilitas, tanggung jawab, dan efisiensi pengelolaan sumber daya perusahaan. KAI Divre II Sumbar memastikan setiap penggunaan BBM subsidi dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. Dengan tata kelola perusahaan yang baik, setiap sumber daya yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus mendukung keberlanjutan operasional perusahaan.

Dukungan subsidi pemerintah melalui skema Public Service Obligation (PSO) turut menjadi faktor penting dalam menjaga keterjangkauan layanan kereta api bagi masyarakat. Melalui PSO, pemerintah memberikan subsidi agar tarif kereta api tetap terjangkau, sehingga masyarakat dapat menikmati moda transportasi yang aman, nyaman, dan ekonomis. Optimalisasi penggunaan BBM subsidi yang dilakukan KAI Divre II Sumbar menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam memastikan bahwa dukungan pemerintah tersebut benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya dalam menunjang mobilitas harian dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kepala Humas KAI Divre II Sumatera Barat, Reza Shahab menyampaikan bahwa efisiensi penggunaan BBM memiliki dampak langsung terhadap keterjangkauan biaya perjalanan bagi masyarakat.

“Efisiensi energi yang kami lakukan berimplikasi pada biaya operasional yang lebih terkendali, sehingga tarif yang dikenakan kepada pelanggan tetap terjangkau. Di tengah keterbatasan BBM, kereta api hadir sebagai solusi mobilitas yang hemat, aman, dan dapat diandalkan,” ujarnya.

Tingkat efisiensi ini dinilai sangat baik, mengingat layanan kereta api di wilayah Divre II Sumbar mencakup rute jarak menengah seperti Padang–Naras pulang-pergi, hungga KA Lembah Anai relasi Padang–Kayutanam.

Penggunaan BBM tersebut mencakup operasional lokomotif sebagai penggerak utama rangkaian kereta serta mesin pembangkit untuk kebutuhan listrik di dalam kereta, seperti penerangan, pendingin udara, dan fasilitas pengisian daya bagi pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa satu sumber energi mampu mendukung berbagai aspek pelayanan sekaligus.

Lebih lanjut, Reza menjelaskan bahwa seluruh armada diesel di wilayah Divre II Sumbar saat ini telah menggunakan Biosolar B40, yaitu campuran 60 persen solar dan 40 persen biodiesel.

“Penggunaan Biosolar B40 tidak hanya mendukung efisiensi operasional, tetapi juga berkontribusi dalam menekan emisi karbon. Hal ini sejalan dengan komitmen KAI dalam mendukung target Net Zero Emission 2060,” jelasnya.

Selain lebih ramah lingkungan, bahan bakar ini juga memiliki karakteristik yang lebih mudah terurai secara alami, sehingga dapat meminimalkan dampak pencemaran terhadap lingkungan, khususnya di sekitar jalur rel.

Di sisi lain, KAI Divre II Sumbar juga mencatat penggunaan 65.900 liter BBM nonsubsidi yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan perawatan sarana dan prasarana, termasuk alat kerja dan mesin perawatan jalur rel guna memastikan keselamatan perjalanan kereta api tetap terjaga.

Melalui pengelolaan energi yang efisien dan berkelanjutan, KAI Divre II Sumbar menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan layanan transportasi yang andal, terjangkau, dan berwawasan lingkungan.

“Setiap penggunaan BBM subsidi harus tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. KAI akan terus menjadi tulang punggung transportasi publik yang tidak hanya efisien dan andal, tetapi juga berkelanjutan,” pungkas Reza.(*)
Baca selengkapnya »

April 16, 2026

 

Ketua DPRD Kota Padang Muharlion Ikuti Kegiatan KPPD di Akmil Magelang. 

INFONEWS  – Para Ketua DPRD dari berbagai daerah dari seluruh Indonesia, termasuk Ketua DPRD Kota Padang H. Muharlion, S.Pd., berkumpul di Akademi Militer (Akmil) Magelang untuk mengikuti kegiatan retret khusus yang digelar pada 15 hingga 19 April 2026.

Kegiatan ini merupakan bagian dari Rapat Koordinasi Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Agenda strategis tersebut bertujuan memperkuat kapasitas kepemimpinan, wawasan kebangsaan, serta soliditas para pimpinan legislatif dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah masing-masing.

Ketua DPRD Kota Padang H.Muharlion, S.Pd., hadir dan mengikuti seluruh rangkaian penggemblengan tersebut. Ia berharap agenda di Lembah Tidar ini dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kinerja dewan.

“Mudah-mudahan retret kali ini berjalan lancar, diberikan kesehatan, sampai bisa menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya,” ujar Muharlion,Ketua DPRD Kota Padang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS ) Kota Padang ini dihubungi melalui via WhatsApp. Kamis (16/4/2026).

Lebih lanjut, Muharlion menyampaikan bahwa kegiatan ini untuk peningkatan kapasitas kepada pimpinan daerah yang sebelumnya kan  dilaksanakan untuk walikota, bupati dan gubernur se Indonesia. Hari ini pelaksananya adalah untuk seluruh ketua DPRD provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.

Ya, kegiatan ini memang memantapkan tentang
wawasan kebangsaan, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945.Kemudian juga tentang bagaimana memang
dukungan dari pemerintah daerah terhadap program
dari pemerintah pusat Astacita dari Pak Presiden Prabowo.

Ini memang agendanya cukup padat, yang juga sangat disiplin. Memang satu hal yang sangat luar biasa positif untuk membentuk karakter pimpinan. Dan tentu kita harapkan juga kegiatan ini nanti juga akan dilaksanakan baik juga untuk wakil ketua DPRD. Kemudian juga untuk seluruh anggota DPRD di Indonesia.

"Pelatihan ini diharapkan mampu menyelaraskan visi pimpinan DPRD di seluruh Indonesia dalam menjaga stabilitas wilayah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui kedisiplinan yang tinggi," pungkasnya. (bim)
Baca selengkapnya »

April 15, 2026

 

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat melaksanakan kegiatan Medical Check Up (MCU) bagi para pekerja
pada 15 hingga 24 April 2026.

INFONEWS-Dalam upaya menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan serta memastikan keselamatan perjalanan kereta api tetap optimal, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat melaksanakan kegiatan Medical Check Up (MCU) bagi para pekerja pada 15 hingga 24 April 2026.

Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan sumber daya manusia yang berperan langsung dalam operasional perjalanan kereta api dan pelayanan kepada pelanggan. Dengan kondisi kesehatan pekerja yang terjaga, perusahaan dapat menghadirkan layanan yang lebih responsif, profesional, dan andal, sekaligus meminimalisir potensi gangguan operasional.

Seluruh pekerja di lingkungan Divre II Sumbar mengikuti pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh guna memastikan setiap individu berada dalam kondisi prima saat menjalankan tugas. Adapun jenis pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan gigi dan mulut, pemeriksaan radiologi, pemeriksaan laboratorium darah, pemeriksaan fisik secara menyeluruh, pemeriksaan audiometri bagi Awak Sarana Perkeretaapian serta pemeriksaan jantung melalui elektrokardiogram (EKG). Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan Pramita Lab sebagai mitra layanan kesehatan.

Assistant Manager Kesehatan Divre II Sumbar, dr. Doni Fitra Yogi, menjelaskan bahwa kondisi kesehatan pekerja memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan dan keselamatan operasional.

“Pekerja yang sehat dan fit akan mampu menjalankan tugas secara optimal, baik dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan maupun dalam menjaga aspek keselamatan perjalanan kereta api. Melalui MCU ini, kami memastikan seluruh pekerja berada dalam kondisi terbaik saat bertugas,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pemeriksaan kesehatan yang dilakukan secara berkala setiap satu tahun sekali juga menjadi bagian dari upaya menjaga konsistensi kualitas layanan dan keandalan operasional.

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab menegaskan bahwa pelaksanaan MCU ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam menghadirkan layanan transportasi yang aman dan berkualitas bagi masyarakat.

“KAI menempatkan aspek pelayanan dan keselamatan sebagai prioritas utama. Dengan memastikan kondisi kesehatan pekerja tetap prima, kami dapat menghadirkan perjalanan kereta api yang aman, nyaman, serta tepat waktu bagi pelanggan,” jelas Reza.

Melalui kegiatan ini, KAI Divre II Sumbar terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan layanan perkeretaapian yang unggul, dengan didukung oleh sumber daya manusia yang sehat, profesional, dan berorientasi pada keselamatan serta kepuasan pelanggan.(*)
Baca selengkapnya »

April 15, 2026
Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye tinjau kondisi drainase di perumahan Banda Gadang Permai Nanggalo. 

INFONEWS- Belum habis derita bencana banjir bandang, kini banjir kembali mengenang. Tak butuh waktu lama, turun hujan dalam waktu setengah jam, air sudah bertamu ke rumah warga di Perumahan Banda Gadang Permai 

Derita warga sangat dirasakan Wakil Ketua DPRD Kota Padang Mastilizal Aye, Bhatinnya teriris, melihat nasib warga. Kenapa tidak! Setengah jam hujan membasahi bumi, air sudah tergenang dan membanjiri rumah warga."Baru setengah jam hujan, air sudah masuk ke rumah warga," katanya, Rabu (15/4/2026).

"Apa dialami warga, ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Kenapa tidak!  Dari 60 KK  yang ada di Perumahan Banda Gadang Permai, hanya 2 KK yang dapat bantuan. Perihnya lagi, hingga hari ini pasca banjir badang, drainase di perumahan ini belum pulih. Bahkan, nyaris buntu tanpa solusi," ujarnya.

"Saya berharap Kadis Perkim dan PUPR untuk segera meninjau lokasi. Selanjutnya,  carikan solusinya, agar warga tidak menjerit setiap hari hujan," tegasnya.

Sosok peduli warga itu, juga mengatakan, ia
sudah ke lokasi.  Ia berharap perlu tindakan nyata dari dinas terkait untuk menyelesaikan persoalan ini.

"Warga sudah lelah dan menyerah. Perlu dorongan dan tindakan segera dari Pemko Padang," ungkap Mastilizal Aye, seraya mengatakan, ia sampai ke pinggir sungai melihat lokasi, kemana hilir drainase.(*)
Baca selengkapnya »

April 15, 2026

 

Ketua Pansus III Mulyadi. 

INFONEWS-Ketua Pansus III DPRD Kota Padang, Mulyadi, menegaskan bahwa pembahasan hasil kajian fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penguatan lembaga adat dan pelestarian nilai budaya Minangkabau telah memasuki tahap akhir.Hal tersebut disampaikan usai rapat Pansus III DPRD Kota Padang yang digelar pada Selasa (14/4/2026) bersama Pemko Padang dan seluruh Camat.

Menurut Mulyadi, rapat tersebut merupakan pertemuan final untuk menyinkronkan seluruh masukan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap Ranperda yang tengah dibahas.

Ia menyebutkan, seluruh rekomendasi yang diberikan telah dibahas dan ditindaklanjuti oleh Pansus III DPRD Padang.“Alhamdulillah, rapat hari ini merupakan rapat akhir Pansus III yang membahas Ranperda penguatan kelembagaan adat dan pelestarian budaya di Kota Padang. Dari 10 item rekomendasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah kita tindaklanjuti dan kini masuk tahap finishing untuk diagendakan di Badan Musyawarah,” ujar Mulyadi.

Ia menjelaskan, pembahasan Ranperda ini membutuhkan waktu lebih panjang dibandingkan pansus lainnya karena substansinya menyangkut adat dan budaya masyarakat Minangkabau di wilayah perkotaan.

Berbeda dengan pembahasan pansus lain yang lebih bersifat administratif, Ranperda ini menyentuh aspek sosial budaya yang kompleks. Kota Padang sebagai daerah perkotaan tidak sepenuhnya memiliki struktur adat seperti wilayah kabupaten yang berbasis nagari.

Kondisi tersebut menjadi alasan pentingnya Ranperda ini sebagai dasar hukum penguatan lembaga adat.“Di Kota Padang tidak semua kecamatan memiliki struktur adat seperti nagari. Karena itu Ranperda ini penting agar adat dan budaya Minangkabau tetap dapat dilestarikan dan diwariskan kepada generasi berikutnya,” jelasnya.

Mulyadi menambahkan, dengan adanya payung hukum tersebut, pemerintah daerah nantinya memiliki kewajiban memberikan dukungan, baik dalam bentuk pelayanan maupun penganggaran melalui APBD untuk kegiatan adat dan budaya.

“Kalau sudah ada Perda, maka pemerintah wajib memberikan pelayanan dan dukungan, termasuk penganggaran dalam APBD untuk penguatan adat dan pelestarian budaya,” katanya.

Ia juga mengungkapkan bahwa Ranperda ini merupakan regulasi baru yang disusun dengan mengacu pada harmonisasi dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang adat dan budaya.

Dalam proses fasilitasi, terdapat beberapa pasal yang disesuaikan hingga dihapus agar tidak mengintervensi kewenangan organisasi adat yang telah ada.

“Ada pasal-pasal yang kita sesuaikan berdasarkan rekomendasi provinsi, bahkan ada yang dihapus karena menyangkut kewenangan organisasi adat yang sudah berjalan. Pemerintah tidak boleh mengintervensi lembaga adat yang sudah ada,” ungkap Mulyadi.

Selain itu, Ranperda ini juga memuat penguatan nilai-nilai budaya Minangkabau, termasuk peran lembaga adat, fungsi sosial masyarakat, serta penguatan identitas kekerabatan.Salah satu konsep yang diangkat adalah penguatan hubungan suku dan kaum dalam masyarakat Minangkabau sebagai bagian dari pelestarian adat.

“Ranperda ini juga mendorong masyarakat tetap menjaga identitas adat, seperti memperkuat hubungan suku dan kaum. Ini bagian dari upaya pelestarian budaya Minangkabau di tengah dinamika kota,” jelasnya.

Mulyadi berharap Ranperda tersebut dapat segera masuk tahap paripurna sebelum masa sidang berakhir. Ia optimistis regulasi tersebut akan menjadi landasan hukum penting dalam menjaga keberlanjutan adat dan budaya Minangkabau di Kota Padang.

“Insya Allah sesuai target, sebelum penutupan masa sidang Ranperda ini sudah bisa diparipurnakan. Ini penting agar pelestarian adat dan budaya Minangkabau memiliki dasar hukum yang kuat,” tutupnya.(*)
Baca selengkapnya »

April 15, 2026

 

INFONEWS-DPRD Kota Padang melalui Panitia Khusus (Pansus) III merampungkan hasil rapat pembahasan fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penguatan lembaga adat dan pelestarian nilai budaya Minangkabau, Selasa (14/4/2026).

Dalam rapat tersebut, seluruh masukan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat disepakati untuk ditindaklanjuti sebagai bahan penyempurnaan sebelum Ranperda dibawa ke tahap berikutnya.

Ketua Pansus III DPRD Kota Padang, Mulyadi, menyampaikan bahwa rapat tersebut merupakan tahap akhir sinkronisasi hasil kajian fasilitasi provinsi terhadap Ranperda yang tengah dibahas.

“Rapat hari ini merupakan rapat terakhir  Pansus III untuk mensinkronisasi hasil fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dari 10 item rekomendasi yang diberikan, seluruhnya sudah kita tindaklanjuti dan Ranperda ini kini masuk tahap akhir untuk diagendakan di Badan Musyawarah,” ujar Mulyadi.

Ia menjelaskan, hasil rapat menyepakati sejumlah penyesuaian substansi Ranperda, terutama pada pasal-pasal yang perlu diselaraskan dengan regulasi provinsi.

Harmonisasi tersebut dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan lembaga adat yang telah berjalan sebelumnya.“Beberapa pasal kita sesuaikan berdasarkan rekomendasi provinsi. Ada juga yang kita hapus karena menyangkut kewenangan organisasi adat yang sudah ada, sehingga pemerintah tidak boleh mengintervensi,” jelasnya.

Selain itu, rapat juga menyepakati penguatan peran lembaga adat di Kota Padang yang selama ini dinilai belum memiliki dasar hukum yang kuat, khususnya di wilayah perkotaan yang tidak seluruhnya berbasis nagari.

Dengan adanya Ranperda ini, pemerintah daerah diharapkan memiliki landasan hukum untuk memberikan dukungan terhadap pelestarian adat dan budaya Minangkabau.

“Hasil pembahasan juga menegaskan bahwa Ranperda ini penting sebagai payung hukum untuk pelestarian adat dan budaya. Nantinya pemerintah daerah bisa memberikan pelayanan serta dukungan anggaran karena sudah ada dasar regulasinya,” tambah Mulyadi.

Pansus III juga menekankan pentingnya penguatan nilai-nilai budaya Minangkabau di tengah dinamika masyarakat perkotaan. Ranperda ini diharapkan menjadi instrumen untuk menjaga keberlanjutan tradisi, struktur kekerabatan, serta fungsi sosial lembaga adat di Kota Padang.

Menurut Mulyadi, pembahasan Ranperda ini memerlukan waktu lebih panjang dibanding pansus lainnya karena substansinya menyangkut aspek sosial budaya yang kompleks. Namun demikian,  Pansus III optimistis proses penyempurnaan dapat segera dituntaskan.

“Ranperda ini memang lebih kompleks karena berkaitan dengan adat dan budaya. Namun setelah seluruh rekomendasi ditindaklanjuti, kita optimistis Ranperda ini segera masuk tahap paripurna sesuai target,” katanya.

Dengan rampungnya hasil rapat tersebut, DPRD Kota Padang melalui  Pansus III menargetkan Ranperda penguatan lembaga adat dan pelestarian nilai budaya Minangkabau dapat segera disahkan, sehingga upaya pelestarian budaya memiliki landasan hukum yang jelas dan berkelanjutan.

Hadir dalam rapat tersebut, Anggota DPRD Padang Buya Iskandar, Bagian Setdako Padang, Bagian Hukum, Dinas Pendidikan beserta seluruh Camat di Kota Padang.(*)
Baca selengkapnya »
Langganan: Komentar (Atom)

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.