Latest Post

 

INFONEWS — Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Sumatera Barat, H. Aristo Munandar, secara resmi melantik jajaran Pengurus PMI Kota Padang masa bakti 2026–2031. Dalam prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat pada Rabu (22/7/2026) tersebut, Zulhardi Z Latief, SH, MM kembali dipercaya memimpin organisasi kemanusiaan ini untuk periode lima tahun ke depan.

​Pelantikan ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, BBA Datuk Paduko Malano, selaku Ketua Dewan Pelindung PMI Kota Padang, serta Wakil Wali Kota Padang, H. Maigus Nasir, MM, yang menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan. Tampak hadir pula Ketua KONI Kota Padang Erianto Mahmuda, unsur Forkopimda, perwakilan Kejaksaan Negeri Padang, Polresta, Kodim, pimpinan OPD, BUMN/BUMD, Kwarcab Pramuka, organisasi kepemudaan, hingga jajaran relawan.

​Dalam sambutannya usai dilantik, sosok yang akrab disapa Buya Zulhardi Z Latief ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kota (Pemko) Padang atas dukungan berkelanjutan terhadap aksi-aksi kemanusiaan. Salah satu bentuk kepedulian nyata yang sangat diapresiasi adalah pemberian hadiah umrah dari Pemko Padang bagi 17 pendonor darah sukarela yang telah mendonasikan darahnya lebih dari 130 kali.

"Penghargaan umrah ini menjadi motivasi besar bagi masyarakat luas untuk terus menumbuhkan semangat donor darah dan kepedulian terhadap sesama. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemko Padang atas perhatian yang luar biasa ini," ungkap Zulhardi dengan penuh rasa syukur.

​Zulhardi menegaskan bahwa PMI Kota Padang akan terus memosisikan diri sebagai garda terdepan dalam pelayanan kemanusiaan dan penanggulangan bencana di wilayah setempat. Menurutnya, dedikasi para relawan PMI tidak pernah ragu untuk hadir menyokong masyarakat, mulai dari masa penanganan darurat awal hingga pascabencana.

​"PMI selalu berupaya hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan. Prinsip kami adalah datang paling awal saat bencana terjadi dan menjadi pihak yang pulang paling akhir setelah masyarakat benar-benar terbantu dan kondisi kembali kondusif," tegasnya menekankan komitmen para relawan.

​Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan PMI Kota Padang, H. Maigus Nasir, menyampaikan rasa bangganya atas kinerja serta dedikasi PMI di bawah kepemimpinan Buya Zulhardi selama ini. Ia menilai keberadaan PMI senantiasa memberikan solusi konkret dan harapan baru, baik dalam situasi kebencanaan maupun aksi pelayanan sosial lainnya.

​Maigus juga turut memberikan penghormatan tinggi kepada para pendonor darah rutin atas pengabdian kemanusiaan yang sangat berharga. Menurut Maigus, apresiasi berupa ibadah umrah yang digagas Pemko Padang merupakan ganjaran yang setimpal atas ribuan nyawa yang berhasil diselamatkan melalui tetesan darah para donor tersebut.

​Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Padang Fadly Amran mengucapkan selamat atas dilantiknya jajaran kepengurusan PMI Kota Padang masa bakti 2026–2031. Fadly berharap jajaran pengurus baru dapat semakin memperkuat sinergi dengan Pemko Padang dalam menyukseskan berbagai program strategis di bidang kesehatan, sosial, dan kebencanaan.

​Menutup rangkaian agenda pelantikan, Ketua PMI Provinsi Sumatera Barat, H. Aristo Munandar, berpesan agar kepengurusan yang baru dilantik senantiasa menjaga kepercayaan publik. Ia menekankan pentingnya penguatan kapasitas organisasi yang profesional, responsif, netral, serta menjunjung tinggi kolaborasi demi memberikan pelayanan kemanusiaan terbaik di masa depan.(bm)

INFONEWS-Pembinaan usia dini sepakbola Kota Padang kembali mendapat perhatian serius. Sebanyak 24 Tim Sekolah Sepakbola / SSB se-Kota Padang ambil bagian dalam Festival Sepakbola U-11 KONI Kota Padang 2026 yang digelar di Lapangan Sepakbola Kuranji, 27 s.d 28 Juni 2026.


Kegiatan yang digagas KONI Kota Padang ini dibuka secara resmi dan menjadi ajang penjaringan bibit-bibit pesepakbola usia 11 tahun terbaik di Kota Padang.

Kolaborasi Pemko dan KONI Wujudkan "Padang Juara"

Festival ini dihadiri langsung oleh unsur pemerintah dan olahraga. Dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang hadir Sekretaris Dispora, Bapak Jimmy. Sementara dari KONI Kota Padang hadir langsung Bendahara KONI Kota Padang, Bapak Zulhardi Z. Latif.

Sekretaris Dispora Jimmy menyampaikan, kegiatan ini merupakan bentuk nyata sinkronisasi antara Pemerintah Kota Padang dengan KONI.

“Ini adalah bagian dari komitmen Pemko Padang mewujudkan program Padang Juara di bidang olahraga, khususnya sepakbola. Kami ingin pembinaan dimulai dari usia dini agar prestasi sepakbola Padang ke depan lebih gemilang,” ujar Jimmy.

Program Rutin Pembinaan Usia Dini

Bendahara KONI Kota Padang, Zulhardi Z. Latif, menegaskan bahwa festival ini merupakan agenda rutin KONI Kota Padang tahun 2026.

“Kegiatan ini adalah program rutin KONI Kota Padang dalam rangka pembinaan Sekolah Sepakbola usia dini 11 tahun. Kami ingin SSB-SSB di Padang punya wadah kompetisi yang sehat, fair play, dan berjenjang,” kata Zulhardi.

Lebih lanjut, Zulhardi menjelaskan hadiah yang diperebutkan bukan hadiah biasa. Turnamen ini memperebutkan Piala Wakil Ketua DPRD Kota Padang Bapak Jupri Maadang dan Piala Ketua KONI Kota Padang.

“Ini juga merupakan realisasi dari Pokok Pikiran / Pokir Bapak Wakil Ketua DPRD Padang, Jupri Maadang dari Fraksi PAN, yang bersinergi bersama KONI Kota Padang untuk anak-anak kita,” tambahnya.

Total hadiah yang disiapkan panitia mencapai Rp7.000.000,- dalam bentuk Tabanas pembinaan untuk SSB berprestasi.

24 SSB Tampil, Sahrul Fadli: Ajang Cari Bibit Unggul

Ketua Pelaksana kegiatan, Sahrul Fadli, menyebutkan seluruh peserta adalah 24 Tim SSB terbaik se-Kota Padang.

“Selama dua hari, 27-28 Juni 2026 di Lapangan Kuranji, anak-anak U-11 ini bermain dengan semangat tinggi. Tujuan kami jelas, mencari dan membina bibit unggul sepakbola Padang dari usia sedini mungkin, dengan tetap menjunjung sportivitas,” ungkap Sahrul.

Festival U-11 ini diharapkan menjadi cikal bakal lahirnya pemain-pemain hebat Kota Padang yang akan mengharumkan nama daerah di level provinsi maupun nasional ke depan.(*)

 

INFONEWS-PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan melalui edukasi kepada masyarakat. Salah satunya diwujudkan melalui sosialisasi disiplin berlalu lintas di perlintasan sebidang kereta api yang dilaksanakan bersama Universitas Dharma Andalas (Unidha) dan SMKN 6 Padang pada Selasa (21/7) di perlintasan sebidang KM 0+805 petak jalan Padang–Pulau Air yang beralamat di jalan Stasiun No 1, Simpang Haru Padang.

Kegiatan tersebut melibatkan Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi Unidha, Indria Flowerina, guru pendamping SMKN 6 Padang, mahasiswa/i, serta para siswa/i. Sebelum turun ke lapangan, peserta memperoleh pembekalan mengenai dunia perkeretaapian di Sumatera Barat, peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang dan keselamatan perjalanan kereta api serta peran masyarakat dalam mendukung transportasi perkeretaapian yang aman.

Di lokasi kegiatan, peserta memberikan edukasi kepada pengguna jalan melalui pengeras suara, membagikan stiker dan suvenir bertema keselamatan, serta membentangkan spanduk berisi ajakan untuk selalu mematuhi aturan saat melintasi perlintasan sebidang.

Kepala Humas PT KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab mengatakan bahwa sosialisasi keselamatan merupakan agenda berkelanjutan yang terus diperluas dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dunia pendidikan.

“Sebagai langkah preventif KAI Divre II Sumbar telah melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang maupun di sekolah-sekolah yang berada di sekitar jalur operasional kereta api. Edukasi ini akan terus kami lakukan karena keselamatan merupakan tanggung jawab bersama,” ujar Reza.

Reza menjelaskan bahwa meningkatnya mobilitas masyarakat dan jumlah kendaraan menjadikan perlintasan sebidang sebagai salah satu titik yang memerlukan perhatian serius. Oleh karena itu, KAI mengimbau masyarakat agar selalu mematuhi rambu lalu lintas, mengurangi kecepatan saat mendekati perlintasan, berhenti sejenak untuk memastikan kondisi aman, tidak menerobos palang pintu, serta selalu mendahulukan perjalanan kereta api.

Selain disiplin di perlintasan, masyarakat juga diingatkan untuk tidak melakukan aktivitas di ruang manfaat jalur kereta api sebagaimana diatur dalam Pasal 181 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Larangan tersebut mencakup berada di jalur kereta api tanpa hak, meletakkan atau memindahkan barang di atas rel, maupun menggunakan jalur kereta api untuk kegiatan lain seperti bermain, berjualan, menjemur barang, menggembalakan ternak, atau membuang sampah.

“Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut tidak hanya membahayakan keselamatan perjalanan kereta api dan masyarakat, tetapi juga dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp15 juta sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian,” tegas Reza.

Selain edukasi, KAI Divre II Sumbar secara konsisten melakukan berbagai langkah mitigasi, antara lain penutupan perlintasan yang tidak memenuhi ketentuan, sosialisasi keselamatan di sekolah, pemasangan banner keselamatan di titik rawan, peningkatan koordinasi bersama pemerintah daerah dan Balai Teknik Perkeretaapian (BTP), serta pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Sementara itu, Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Dharma Andalas, Indria Flowerina, menyampaikan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ini merupakan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat.

“Keselamatan di perlintasan sebidang merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat. Melalui kolaborasi dengan PT KAI Divre II Sumbar, kami ingin mahasiswa tidak hanya memahami teori komunikasi, tetapi juga mampu mengimplementasikannya melalui edukasi kepada masyarakat. Kami berharap sinergi ini dapat terus berlanjut untuk membangun budaya disiplin dan keselamatan di perlintasan kereta api,” ujar Indria.

Reza turut mengapresiasi partisipasi Universitas Dharma Andalas dan SMKN 6 Padang dalam kegiatan tersebut. “Kolaborasi antara KAI dan dunia pendidikan merupakan langkah strategis untuk menanamkan budaya sadar keselamatan sejak dini. Kami berharap pesan-pesan keselamatan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat sehingga angka kecelakaan di perlintasan sebidang dapat terus ditekan,” ungkap Reza.

KAI Divre II Sumbar mengajak seluruh masyarakat untuk selalu disiplin saat melintasi perlintasan sebidang, mematuhi rambu lalu lintas, mengutamakan perjalanan kereta api, serta tidak beraktivitas di sekitar jalur kereta api.

“Kami akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, Balai Teknik Perkeretaapian, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan keselamatan melalui edukasi, peningkatan fasilitas, dan penguatan koordinasi lintas sektor. Keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama,” tutup Reza.(*)

 

INFONEWS-Rel kereta api di Sumatera Barat bukan sekadar infrastruktur transportasi, melainkan bagian dari perjalanan sejarah pembangunan daerah. Jalur ini pernah menjadi penghubung kawasan tambang batu bara Ombilin menuju Pelabuhan Emmahaven (kini Teluk Bayur), sekaligus membuka akses yang menghubungkan kawasan Pesisir hingga Pedalaman di Sumatera Barat, yaitu terhubungnya Pariaman ke Padang panjang, Bukittinggi hingga Payakumbuh dan Sawahlunto. Akibatnya berbagai pusat pertumbuhan ekonomi dan lanskap budaya maupun sosial terbentuk. Kini, rel tersebut tetap menjadi bagian penting mobilitas masyarakat menuju sekolah, tempat kerja, bandara, pusat ekonomi, dan destinasi wisata.

Sejarah tersebut kembali memperoleh makna strategis seiring arah kebijakan nasional dalam memperkuat konektivitas perkeretaapian Pulau Sumatra. Sumatera Barat memiliki modal besar berupa jaringan rel yang telah terbangun, aset prasarana, serta layanan yang hingga kini terus dimanfaatkan masyarakat.

Perkeretaapian di Sumatera Barat mulai berkembang pada akhir abad ke-19 untuk mendukung distribusi batu bara Ombilin. Stasiun Padang dibangun pada 1889 sebagai simpul distribusi menuju Pelabuhan Emmahaven, disusul Stasiun Pulau Air pada 1891 yang diresmikan pada 1 Oktober 1892. Selanjutnya jaringan rel berkembang hingga Kayu Tanam, Padang Panjang, Solok, Sawahlunto, Pariaman, dan Naras.

Saat ini, KAI Divre II Sumatera Barat mengelola jaringan rel sepanjang 312,232 kilometer spoor (kmsp), terdiri dari 110,910 kmsp jalur aktif dan 201,322 kmsp jalur nonaktif. Operasional didukung 20 stasiun dan shelter penumpang serta 4 stasiun angkutan barang.

Layanan penumpang dilayani melalui KA Pariaman Ekspres, KA Minangkabau Ekspres, dan KA Lembah Anai, sedangkan angkutan barang melayani distribusi semen dan klinker pada relasi Indarung–Bukit Putus.

Kepercayaan masyarakat terhadap kereta api terus meningkat. Sepanjang Semester I 2026, KAI Divre II Sumatera Barat melayani 1.140.586 pelanggan, sementara angkutan barang mencapai 556.465 ton, terdiri atas 362.740 ton semen dan 193.725 ton klinker.

Dalam lima tahun terakhir, jumlah pelanggan meningkat dari sekitar 1,09 juta pada 2021 menjadi 1.978.241 pelanggan pada 2025, atau tumbuh sekitar 81 persen. KA Pariaman Ekspres menjadi layanan dengan jumlah pelanggan terbesar, sedangkan KA Lembah Anai juga menunjukkan peningkatan signifikan setelah penyesuaian relasi perjalanan pada 2026.

Besarnya potensi tersebut turut didukung pertumbuhan sektor pariwisata Sumatera Barat. Berbagai destinasi seperti Jam Gadang, Danau Singkarak, Sawahlunto, Padang Panjang, dan Bukittinggi memiliki peluang semakin terkoneksi melalui transportasi berbasis rel. Di sisi lain, keberadaan jalur nonaktif seperti Naras–Sungai Limau, Kayu Tanam–Padang Panjang–Bukittinggi, hingga Solok–Muaro Kalaban menjadi peluang pengembangan jaringan pada masa mendatang.

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab mengatakan sejarah panjang perkeretaapian Sumatera Barat merupakan modal penting dalam mendukung penguatan konektivitas Pulau Sumatra.

“Perkeretaapian di Sumatera Barat memiliki nilai strategis, tidak hanya dari sisi sejarah, tetapi juga manfaat yang terus dirasakan masyarakat. Kereta api mendukung mobilitas harian, sektor pariwisata, distribusi logistik, hingga akses menuju bandara. Hal ini menunjukkan transportasi berbasis rel masih memiliki ruang yang sangat besar untuk terus dikembangkan,” ujar Reza.

Ia menambahkan, tren peningkatan jumlah pelanggan dan angkutan barang menjadi indikator semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kereta api.

“Apabila pengembangan jaringan maupun reaktivasi jalur dapat direalisasikan secara bertahap sesuai perencanaan pemerintah, kami optimistis kereta api akan semakin berperan dalam memperkuat konektivitas antardaerah, meningkatkan efisiensi logistik, memperluas akses menuju kawasan wisata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. KAI Divre II Sumatera Barat siap mendukung pengembangan perkeretaapian sebagai bagian dari pembangunan transportasi nasional yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan,” tutup Reza.

Sejarah panjang, tingginya kepercayaan masyarakat, serta potensi pengembangan jaringan menjadikan Sumatera Barat memiliki posisi strategis dalam mendukung terwujudnya konektivitas perkeretaapian Pulau Sumatra yang semakin terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan.(*)

 

INFONEWS-Fraksi Partai Keadiln Sejahtera (PKS) memberikan apresiasib kepada Pemko Padang dalam Pendapatan. Hal terungkap dari penyampaian Ketua Fraksi PKS Rafdi, ST., di rapat paripurna, Jumat, 17 Juli 2026.

"Apresiasi kami berikan kepada Pemko Padang dalam Pendapatan, karena disepakati  optimisme  PAD  pada  anggaran  perubahan  ini  naik  diangka  Rp. 1,040 Trilyun, mengalami kenaikan sebesar Rp. 15,726 Miliar (1,54 %) dari target  PAD  2026  sebelumnya  sebesar  Rp.  1,024  Trilyun," katanya.  

Dikatakannya, secara  angka, kenaikan ini tergolong peningkatan yang realistis, bukanlah sebuah lonjakan yang fantastis.

Menurutnya, Pemerintah Kota Padang perlu mencermati Struktur PAD yang didominasi oleh sektor Pajak Daerah yang mencapai Rp. 818,6 Milyar atau menyumbang sekitar  78,7  %  dari  keseluruhan  total  PAD.  

Kata Rafdi, hal  tersebut  menggambarkan bahwa Kota Padang memiliki kerentanan fiskal akibat ketergantungan pada satu sektor pajak, sementara kontribusi sektor lain tergolong sangat minim, seperti Retribusi Daerah yang hanya sebesar Rp. 119,4 Miliar (11,5 %) dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (dividen BUMD) sebesar Rp. 27,1 Miliar (2,6%).

"Kami berharap ada optimisme yang lebih dari target ini, karena realisasi yang cukup baik di Semester I tahun 2026 yang meski masih mencapai Rp. 455,048  Miliar  (44,42  %)  dari  target  2026,  tapi  hasil  ini  melampaui  tren historisnya di tahun 2025," ujarnya. 

"Oleh karena itu, kami meminta kepada Pemerintah Kota Padang untuk  memperbaiki  layanan  publik  berbasis  digital,  kemudahan  perizinan  yang menghasilkan sumber pendapatan baru, serta penarikan pajak dan retribusi berbasis digital," lanjutnya. 

Ditegaskannya, digitalisasi pajak dan retribusi daerah bukan sekadar migrasi dari kertas ke layar komputer. Ini adalah revolusi transparansi yang secara paksa merampas ruang gelap transaksi. (*) 

 

INFONEWS-Data mengejutkan diungkap Ketua Fraksi PKS DRPD Kota Padang Rafdi, ST., di rapat paripurna DPRD Kota Padang dengan agenda pendapat akhir fraksi, Jumat, 19 Juli 2026.

"Kami perlu menyampaikan, bahwa meski ada wacana relaksasi terhadap UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD, namun tetap perlu perhatian terhadap kondisi belanja pegawai Kota Padang, yang pada APBD perubahan ini masih berada diatas angka 40 % persen. Hal ini adalah sinyal serius bahwa struktur APBD kita belum sehat," katanya. 

"Kami ingatkan agar segera diambil langkah korektif yang nyata dan terukur, jika tidak dilakukan, maka pemerintah kota sedang membiarkan  ruang  fiskal  terus  terkunci  oleh  belanja  rutin,  sementara kebutuhan  pembangunan  dan  pelayanan  publik  justru  terdesak.  Kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, karena berisiko melemahkan kapasitas fiskal daerah dan menunjukkan lemahnya pengendalian belanja," lanjutnya.

Dikatakannya, beberapa OPD mendapat tambahan dana cukup besar di APBD Perubahan 2026  ini,  seperti  Dinas  PUPR,  Dinas  Perkim,  dll.  "Kami  ingatkan  bahwa amanat dari Bapak Presiden Prabowo Subianto adalah bahwa pengembalian TKD  bertujuan  untuk  pemulihan  daerah  setelah  bencana  ekologis  yang melanda  sejak  akhir  November  2025."

"Kami  berharap  OPD  -  OPD  ini  bisa mengoptimalkan  pelaksanaan  program  yang  sudah  direncanakan,  karena masih banyak persoalan infrastruktur yang terjadi di masyarakat. Masalah banjir, drainase, jalan berlubang, persoalan sampah, dan lain-lain," urainya.

Menurutnya, belanja  Hibah  pada  APBD  Perubahan  ini,  naik  dari  Rp.  78,64  Miliar menjadi Rp. 140,04 Miliar, sementara itu belanja Bantuan Sosial (Bansos) hanya naik dari Rp. 5,40 Miliar menjadi Rp. 5,70 Miliar. Adanya perbedaan alokasi hibah yang disalurkan ke organisasi atau lembaga non-pemerintah dengan  hibah  sosial,  mencerminkan  adanya  pergeseran  prioritas keberpihakan  anggaran  daerah.

Pergeseran  dari  anggaran  yang  diarahkan langsung untuk mengatasi risiko sosial mendesak seperti kemiskinan ekstrim, bencana, disabilitas, kelompok rentan, secara by name by address, kepada Hibah lembaga. Sama sama kita ketahui bahwa hibah ini sering kali menjadi ruang yang rentan ditumpangi kepentingan akomodatif kelompok atau ormas tertentu.

"Kami  ingatkan  dan  tegaskan  kepada  Pemerintah  Kota  Padang,  agar memperhatikan  dan  mempersiapkan  aspek  legal  dari  hibah  yang  akan dilaksanakan  secara  matang,  seperti  Perwako  dalam  penempatan  hibah, koordinasi dan pengawasan dengan lembaga keuangan vertikal seperti BPKP, agar tidak menjadi masalah di kemudian hari," cakapnya.  

Hal ini disebabkan karena proses  perencanaan dan  verifikasi pada  APBD  Perubahan  memiliki  jangka waktu  yang  jauh  lebih  pendek  dan  fleksibel  dibandingkan  dengan  APBD Induk. (*) 

 

INFONEWS-Struktur  APBD  Perubahan  2026  memproyeksikan  terjadinya  Defisit Anggaran  sebesar  Rp.  146,7  Milyar.  Demikian diungkap Ketua Fraksi PKS Rafdi, ST., di rapat paripurna pendapat akhir fraksi DPRD Kota Padang, Jumat, 18 Juli 2026.

Menurutnya, defisit  ini  timbul  karena  Jumlah Pendapatan Daerah (Rp. 3,06 Triliun) lebih kecil daripada Jumlah Belanja Daerah (Rp. 3,21 Triliun). 

"Secara teknis penganggaran, defisit ini berhasil ditutupi secara sempurna oleh Pembiayaan Netto, yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp. 157,48 Miliar yang dikurangi Pengeluaran berupa pembayaran cicilan pokok utang kepada PT. SMI sebesar Rp. 10,77 Miliar," katanya.

Menutup  defisit  belanja  struktural  menggunakan  SiLPA  tahun  lalu merupakan  strategi  jangka  pendek  yang  berisiko.

"SiLPA  pada  hakikatnya mencerminkan efisiensi belanja atau kelebihan pendapatan tak terduga di tahun  lalu,  bukan  instrumen  berkelanjutan  untuk    membiayai  ekspansi belanja operasional rutin di tahun berjalan," ujarnya. 

Dikatakannya, setiap  rupiah  yang  dianggarkan  adalah  janji  pelayanan  kita  kepada masyarakat, mulai dari aspal jalan yang mulus, jaminan kesehatan, hingga ruang kelas yang layak. 

Ketika APBD menyisakan milyaran  rupiah di akhir tahun  anggaran,  maka  jangan  sampai  ada  program  strategis  untuk masyarakat yang tidak terlaksanakan. 

"Kami menyadari sepenuhnya bahwa Ranperda Perubahan APBD 2026 yang telah disusun, dikaji dan dibahas bersama antara Banggar DPRD Kota Padang dan TAPD Pemerintah Kota Padang, dari proses perencanaan anggaran daerah," pungkasnya. (*) 

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.