Latest Post

 


INFONEWSPemerintah Kecamatan Padang Selatan secara resmi mengoperasikan Galeri UMKM yang berlokasi di halaman Kantor Camat Padang Selatan, Senin (2/2/2026).

Galeri UMKM ini dibangun melalui dukungan anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) Rahmad Wijaya senilai Rp190 juta dan menjadi yang pertama hadir di Kota Padang. Inisiatif ini dirancang sebagai ruang promosi sekaligus pembinaan bagi pelaku usaha mikro agar mampu naik kelas dan menembus pasar yang lebih luas.

Asisten I Setdako Padang, Tarmizi Ismail, saat meresmikan galeri tersebut memberikan apresiasi atas langkah DPRD, khususnya Rahmad Wijaya, yang dinilai visioner dan berpihak pada penguatan ekonomi masyarakat.

“Padang Selatan adalah gerbang wisata Kota Padang. Dengan adanya galeri UMKM di lokasi strategis ini, produk lokal kita memiliki peluang besar dikenal wisatawan domestik maupun mancanegara. Ini embrio kuat bagi penguatan ekonomi daerah dan patut dicontoh kecamatan lain,” ujar Tarmizi.

Anggota DPRD Kota Padang, Rahmad Wijaya, menegaskan bahwa galeri UMKM ini tidak hanya berfungsi sebagai etalase produk, tetapi harus menjadi pusat inkubasi usaha yang berkelanjutan.

“Kita tidak ingin galeri ini hanya jadi pajangan. Harus ada pendampingan serius. Saya akan dorong tambahan anggaran Rp200 juta pada APBD Perubahan untuk pengisian dan penguatan galeri,” tegas Rahmad.

Ia juga meminta Dinas Koperasi dan UMKM membuka klinik konsultasi rutin di Galeri UMKM Padang Selatan agar pelaku usaha mendapatkan pendampingan terkait legalitas, kemasan, pemasaran digital, hingga masuk ke e-Katalog dan ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Kalau UMKM sudah masuk e-Katalog, produk mereka bisa diserap langsung oleh OPD. Ini bentuk keberpihakan nyata terhadap ekonomi rakyat,” tambahnya.

Camat Padang Selatan, Wilman Muchtar, menyampaikan bahwa saat ini 40 pelaku UMKM telah bergabung dan memamerkan produk unggulan mereka di galeri tersebut.

“Galeri ini adalah jawaban atas kebutuhan pelaku UMKM untuk naik kelas, baik dari sisi kualitas produk maupun volume penjualan. Kami berterima kasih atas dukungan penuh DPRD, khususnya Bapak Rahmad Wijaya,” kata Wilman.

Bersamaan dengan peresmian galeri, Kecamatan Padang Selatan juga meluncurkan dua inovasi pelayanan publik, yakni “My Darling” (Masyarakat Sadar Lingkungan) dan “Kobar Semangat” (Kopi Bareng Padang Selatan Menyala dan Hangat) sebagai ruang dialog dan penyerapan aspirasi warga.

Kegiatan peresmian semakin semarak dengan pelaksanaan Pasar Murah dan Bazar UMKM bekerja sama dengan Dinas Perdagangan, serta aksi sosial Donor Darah bersama PMI Kota Padang. (*)

 


INFONEWS- Komisi IV DPRD Kota Padang menggelar rapat kerja pada Senin (2/2) di ruang rapat Komisi IV bersama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) serta Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang. Rapat tersebut membahas anggaran Dispora Kota Padang sekaligus persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) yang akan digelar pada Oktober 2026 mendatang.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Iskandar, menegaskan pentingnya kesiapan KONI dan Dispora agar kontingen Kota Padang tidak mengalami kendala saat Porprov 2026 berlangsung.

“Kita tidak ingin utusan Kota Padang memiliki masalah dalam menghadapi Porprov 2026. Kami ingin mengetahui persoalan apa saja yang ada di tubuh KONI dan Dispora Kota Padang, sehingga tidak muncul permasalahan di kemudian hari,” ujar Iskandar.

Ia menambahkan, rapat kerja tersebut menjadi wadah untuk membahas berbagai kendala yang berpotensi muncul serta mencari solusi sejak dini. Menurutnya, dengan komunikasi yang baik, persoalan-persoalan yang ada dapat diselesaikan secara bersama-sama.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dispora Kota Padang, Corry Saidan, menjelaskan bahwa Porprov 2026 dijadwalkan mulai pada 2 Oktober 2026. Saat ini, KONI Kota Padang tengah menyusun seluruh kebutuhan yang diperlukan selama pelaksanaan Porprov.

“Pada saat ini, KONI Kota Padang sedang menggodok seluruh kebutuhan, termasuk penyusunan anggaran yang diperlukan untuk Porprov 2026,” jelas Corry.

Ia juga menyampaikan bahwa KONI Kota Padang telah berkoordinasi dengan KONI Provinsi guna mempermudah penyusunan kebutuhan anggaran. Nantinya, Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disusun KONI akan dibahas bersama Dispora dan ditindaklanjuti oleh DPRD Kota Padang.

Sementara Ketua KONI Kota Padang, Erianto, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyiapkan proposal kegiatan Porprov 2026 yang akan diajukan kepada Dispora Kota Padang. Proposal ini kami siapkan untuk mencapai target juara umum, sesuai dengan program unggulan Wali Kota Padang, yakni Padang Juara.

"Kami juga sedang membahas bonus yang akan diberikan kepada atlet berprestasi sebagai bentuk apresiasi atas capaian mereka yang berhasil meraih prestasi dan medali pada Porprov 2026 mendatang," ungkapnya.(*)

Ketua KONI Padang, Erianto dalam rapat ini mengeluhkan anggaran hibah sejumlah cabang olah raga (Cabor) yang belum dicairkan Pemko Padang. 

INFONEWS- Ketua KONI Padang, Erianto dalam rapat ini mengeluhkan anggaran hibah sejumlah cabang olah raga (Cabor) yang belum dicairkan Pemko Padang. 

Tak cairnya anggaran hibah, menurut dia, mengganggu kesiapan Cabor dalam mempersiapkan atlet yang akan mewakili Kota Padang di ajang Porprov XVI yang akan dituanrumah bersama sejumlah kabupaten/kota di Sumatera Barat.

“Saat ini, memang masih ada pengurus Cabor yang belum melaporkan penggunaan hibah yang telah diterima. Tapi, semuanya dalam proses pembuatan laporan,” sebut Erianto saat rapat pembahasan dengan Komisi IV DPRD Padang, Senin (2/2/2026).

Erianto juga mengungkapkan, pihaknya terus mematangkan proposal kegiatan Porprov 2026 yang akan diajukan kepada Dispora Padang.Proposal ini kami siapkan untuk mencapai target juara umum, sesuai dengan program unggulan Wali Kota Padang, yakni Padang Juara.

Selain itu, ungkap Erianto, KONI Padang juga tengah menggodok skema bonus bagi atlet Kota Padang yang berhasil meraih prestasi dan medali pada Porprov XVI. “Kami sedang membahas bonus yang akan diberikan kepada atlet berprestasi sebagai bentuk apresiasi atas capaian mereka,” ungkap Erianto yang juga anggota DPRD Kota Padang ini.

Terkait dana hibah yang diterima Cabor ini,Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dispora Kota Padang, Corry Saidan,mengutip ketentuan yang tertuang dalam Perwako No 34 Tahun 2021. Dalam beleid ini ditegaskan, penerima hibah yang belum melaporkan penggunaan dana yang telah diberikan, mendapatkan sanksi, salah satunya berupa penundaan pencairan anggaran di tahun berikutnya. 

“Menurut hemat kami, kalau ada Cabor yang telah menyelesaikan pelaporan dana hibah tahun lalu, sudah bisa direkomendasikan untuk dicairkan anggaran hibahnya di tahun 2026 ini. Sedangkan Cabor yang masih proses penyiapan laporan, maka dana hibahnya akan dicairkan jika telah menyelesaikan laporannya,” ungkap Corri. 

Ia juga menyampaikan, KONI Padang telah berkoordinasi dengan KONI Provinsi, guna mempermudah penyusunan kebutuhan anggaran.Nantinya, Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disusun KONI akan dibahas bersama Dispora dan ditindaklanjuti DPRD Padang. (*)

Komisi IV DPRD Kota Padang hearing bersama Dinas Pemuda dan Olahraga serta Koni Kota Padang.
INFONEWS-Isu keberadaan sosok misterius berjuluk “Tuan Takur” mencuat dalam rapat dengar pendapat (hearing) Komisi IV DPRD Kota Padang bersama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) serta KONI Kota Padang.Senin (2/2/2026).
Sosok ini disebut-sebut “menguasai” perparkiran dan retribusi masuk di Kolam Renang Teratai, Padang, bahkan dinilai lebih berpengaruh dibanding Kepala Dinas setempat.

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Iskandar, saat hearing terkait kesiapan Pemerintah Kota Padang menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumbar XVI yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026 mendatang.

“Saya melihat adanya Tuan Takur yang menguasai perparkiran dan retribusi masuk di Kolam Renang Teratai Padang. Hebatnya, keberadaannya lebih kuat dari Kadispora sendiri,” tegas Iskandar di hadapan peserta rapat.

Iskandar menekankan, DPRD Kota Padang tidak menginginkan praktik premanisme yang berlindung di balik jabatan atau memanfaatkan lemahnya regulasi yang ada. Ia menyoroti sistem portal di Kolam Renang Teratai yang dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya.

“Portal di Kolam Renang Teratai tidak berjalan dengan baik. Jangan sampai pemerintah terpengaruh oleh hal-hal seperti ini. Di mana ada celah, selalu ada potensi munculnya ‘Tuan Takur’. Saya yakin Kadispora mampu menyelesaikan persoalan ini dengan baik,” ujarnya.

Menanggapi pernyataan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kadispora Kota Padang, Corry Saidan, mengaku tidak mengetahui keberadaan sosok yang dimaksud.“Saya tidak tahu tentang itu. Silakan tanyakan langsung kepada yang menyampaikan tadi,” katanya singkat.

Sementara itu, Ketua KONI Kota Padang, Erianto, juga mengaku baru mendengar isu tersebut dalam forum hearing. Ia berjanji akan menindaklanjuti dan melakukan koordinasi lebih lanjut.

“Saya akan koordinasikan dengan Plt Kadispora tentang siapa sebenarnya Tuan Takur ini. Kabarnya, perintahnya lebih didengar daripada kepala dinas. Ini tentu akan kita selidiki,” tegas Erianto.

Munculnya isu Tuan Takur ini menambah daftar pekerjaan rumah bagi Pemko Padang, terutama dalam pembenahan tata kelola fasilitas olahraga menjelang Porprov Sumbar XVI, agar terbebas dari praktik-praktik yang mencederai tata kelola pemerintahan yang bersih.(*).

 

INFONEWS-Adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senilai Rp171 juta pada pelaksanaan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Kota Padang mengharuskan para kader Posyando mengganti dana pengembalian sebesar Rp50 ribu per orang.

Kondisi demikian, sejumlah kader Posyandu mengadukan kewajiban pengembalian dana Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) tersebut ke Komisi IV DPRD Kota Padang, Senin (2/2/2026).

Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Iskandar, menjelaskan bahwa pihaknya sebenarnya tidak menginginkan persoalan ini berujung pada beban finansial bagi kader Posyandu. Namun, sebagai tindak lanjut temuan BPK, pengembalian dana harus dilakukan.

“Anggaran PMT ini sejatinya berada di kecamatan. Mekanismenya adalah pemberian barang atau produk, bukan uang tunai. Namun yang terjadi, kecamatan justru menyerahkan uang. Solusi yang ada saat ini, dana sebesar Rp171 juta tersebut harus dikembalikan ke negara, dan itu dibebankan kepada kader Posyandu,” ujar Iskandar.

Ia menambahkan, skema pengembalian dilakukan dengan cara iuran, di mana setiap kader diminta mengganti sebesar Rp50 ribu per orang. Kebijakan ini, menurutnya, diambil sebagai jalan keluar paling memungkinkan meski menimbulkan keberatan di lapangan.

Sementara itu, Camat Kuranji, Rido Satria, S.STP, MM, mengungkapkan bahwa temuan BPK ini terjadi hampir di semua kecamatan dan harus melakukan pengembalian dana ini.

"Khusus di Kecamatan Kuranji, nilai temuan BPK mencapai Rp19 juta. Dana tersebut juga wajib dikembalikan sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.

“Di Kecamatan Kuranji, total temuan sebesar Rp19 juta. Karena itu, seluruh kader Posyandu di wilayah kami harus bersama-sama mengembalikan dana tersebut kepada negara,” pungkasnya.

Kasus temuan PMT di Kota Padang ini pun menjadi perhatian, karena di satu sisi program tersebut menyasar upaya pencegahan stunting, namun di sisi lain justru menimbulkan persoalan administratif yang berdampak langsung kepada kader Posyandu di lapangan.

Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) sendiri merupakan program strategis pemerintah untuk meningkatkan status gizi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, terutama kelompok yang berisiko mengalami kekurangan gizi dan stunting.

PMT ditujukan untuk balita usia 6–59 bulan yang mengalami gizi kurang atau berat badan tidak naik, serta ibu hamil dengan kondisi Kurang Energi Kronis (KEK).(*)




Infonews - Babinsa Koramil 04/Sikakap, Kodim 0319/Mentawai, Serka Jafril laksanakan kegiatan komunikasi sosial bersama Kasi Pembangunan Kecamatan Sikakap, Kepulauan Mentawai dalam rangka menjalin koordinasi di wilayah binaan.


Kegiatan komsos itu Babinsa tampak berbincang dengan Kasi Pembangunan Fran Karel dan juga staf camat lainnya di kantor Camat Sikakap, Senin (2/2/2026).


Dia menuturkan, komsos yang di lakukan ini membahas seputar perkembangan perekonomian di wilayah kecamatan termasuk monitor kegiatan yang akan di laksanakan.


"Semoga koordinasi yang kita lakukan ini memberikan solusi dalam kemajuan wilayah" ucap Babinsa


Terkait perkembangan wilayah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat menjadi salah satu upaya bersama untuk memberikan solusi terbaik kepada warga binaan.


Selain itu kegiatan komsos juga salah satu komunikasi untuk menjalin silahturahmi sesama aparatur di wilayah.



Editor : Tim Redaksi

 

Infonews - Kegiatan Komunikasi Sosial yang di laksanakan Bintara Pembina Desa (Babinsa) di wilayah binaan salah satu bentuk kepedulian dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat serta membantu kesulitan warga.


Komsos juga merupakan kegiatan untuk mengetahui kondisi sosial masyarakat di lapangan sekaligus berbagai ilmu pengetahuan di berbagai sektor kegiatan.


Seperti yang di lakukan Babinsa Koramil 02/Muara Siberut, Kodim 0319/Mentawai, Serda L Hutagalung sambangi mitra karib di Desa Muara Siberut, Kecamatan Siberut Selatan, Kepulauan Mentawai, Sabtu (31/2026).


"Kegiatan komsos yang kita lakukan ini bahas seputar aktivitas tukang terutama soal pembuatan body boat" ucapnya.


Dia menambahkan, sharing soal pembuatan body boat ini merupakan salah satu aktivitas yang di lakukan masyarakat setempat, karena rata-rata mobilisasi kebanyakan di perairan.


"Semoga aktivitas Perabot di wilayah binaan semakin berkembang dan banyak diminati orang, sehingga perputaran ekonomi semakin lancar" tutupnya.



Editor : Tim Redaksi

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.