Ketua Komisi II DPRD Padang Rachmad Wijaya Lakukan Kunjungan ke Pasar Raya Fase VII, Temukan Dugaan Pungli dan Serap Aspirasi Pedagang
Dalam peninjauan tersebut, Rachmad menemukan adanya dugaan pungutan liar pada sejumlah fasilitas pendukung pasar. Salah satunya adalah pungutan biaya penggunaan toilet umum sebesar Rp2.000 hingga Rp3.000 per orang.
Menurut Rachmad, biaya tersebut seharusnya tidak lagi dibebankan kepada masyarakat karena anggaran perawatan dan jasa kebersihan sudah dialokasikan melalui APBD Kota Padang.
“Fasilitas WC ini sudah dianggarkan, termasuk biaya cleaning service. Jadi tidak semestinya ada pungutan tambahan kepada pedagang maupun pengunjung,” tegas Rachmad di sela-sela sidak.
Selain itu, ia juga menyoroti pungutan parkir di dalam kawasan Fase VII yang berkisar antara Rp3.000 hingga Rp5.000. Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, dana tersebut diduga tidak masuk ke kas daerah.
“Kami sudah konfirmasi langsung. Informasi yang kami peroleh, uang parkir itu tidak tercatat sebagai pendapatan daerah. Ini tentu harus segera ditertibkan,” ujarnya.
Rachmad menegaskan, Pasar Raya Fase VII dibangun menggunakan dukungan anggaran pusat sekitar Rp103 miliar. Karena itu, ia menilai pengelolaan pasar harus transparan dan tidak memberatkan pedagang, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Ia memastikan Komisi II DPRD Padang akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan menindak tegas jika terbukti terjadi praktik pungli.
Tak hanya soal pungutan, kunjungan tersebut juga dimanfaatkan Rachmad untuk mendengar langsung keluhan pedagang. Sejumlah persoalan yang disampaikan antara lain sirkulasi udara yang dinilai kurang optimal, ukuran lapak yang sempit, hingga sistem keamanan dan keselamatan kebakaran.
Pedagang menyoroti pentingnya standar operasional keselamatan, terutama setelah kejadian kebakaran sebelumnya yang disebut terkendala tekanan air yang rendah.
“Semua masukan ini akan kami tindak lanjuti bersama Dinas Perdagangan dan instansi terkait. Keselamatan dan kenyamanan pedagang menjadi prioritas,” katanya.
Dalam pertemuan itu, pedagang kaki lima (PKL) juga mengusulkan agar diberikan izin berjualan mulai pukul 17.00 WIB hingga malam selama bulan Ramadan. Mereka menyatakan siap kembali menempati lokasi di basement setelah Lebaran sesuai penataan yang telah ditetapkan.
Rachmad menyebut aspirasi tersebut sudah disampaikan kepada Wali Kota Padang dan saat ini masih dalam pembahasan. Ia berharap keputusan yang diambil nantinya tetap mengedepankan kepentingan pedagang tanpa mengabaikan aturan.
“Kami hadir bukan sekadar melihat, tetapi memastikan ada solusi. Ini bagian dari komitmen kami untuk memperjuangkan hak-hak pedagang,” tutup Rachmad.
Kunjungan ini menjadi bukti sinergi antara DPRD Kota Padang dan DPR RI dalam mengawal pengelolaan fasilitas publik agar lebih transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat.
Dalam kunjungan itu, Rachmad didampingi anggota DPR RI, Andre Rosiade, serta seluruh anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang. Mereka berdialog langsung dengan para pedagang guna menyerap aspirasi dan menggali persoalan yang muncul sejak pasar tersebut beroperasi. (*)
