Infonews|Mentawai - Untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2026, Pemkab Mentawai melalui Bappeda lakukan konsultasi publik bertempat di Aula setempat, Selasa (21/1/2025).
Konsultasi publik di buka secara resmi PJ Bupati Mentawai, Fernando Jongguran Simanjuntak di hadiri Ketua DPRD Mentawai, unsur Forkopimda Mentawai, Kepala OPD, Organisasi Kepemudaan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Organisasi Kelembagaan, Para Camat, Kades se-Kabaupaten Mentawai dan instansi lainnya.
Konsultasi publik ini merupakan salah satu tahapan panjang dalam penyusunan RKPD sesuai dengan arahan Kementerian Dalam Negeri, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017.
Dia menuturkan, dari tahun 2022-2025 RKPD itu di jalankan oleh penjabat bupati, tugas yang di laksanakan tersebut terkait dengan program pemerintahan sebelumnya,
"Saat ini, meskipun poinnya sama, tapi kita sudah ada acuhan yang baru yaitu Asta cita, poinnya sama bagaimana kita mengentaskan kemiskinan ekstrem, masalah kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, stunting dan lain-lainnya" sebut PJ Bupati
Asta cita sentuhannya lebih jelas
Bagaimana masyarakat ini berdaulat secara pangan, secara energi dan kedaulatan air. Kemudian, bagaimana desa memiliki daya saing dan mampu membuka lapangan pekerjaan.
"Saya rasa rakor konsultasi publik saat ini, harus bisa mewarnai semuanya, bagaimana pengangguran di atasi dimentawai, karena Mentawai memiliki potensi salah satunya potensi lahan" ujarnya.
Nah, program yang tersohor saat ini terkait ketahanan pangan, dia menyampaikan bahwa kebutuhan beras satu tahun di Mentawai berdasarkan kalkulasi secara logis adalah 8 ribu ton, sedangkan kemampuan untuk menghasilkan beras 1 tahun hanya 300 ton.
Sementara 7.300.000 ton itu didatangkan dari luar Mentawai, jadi penghitungannya diakukan secara teknis berapa jumlah penduduk, berapa gram makannya sehari di kali 365 hari, ketika di korcek di toko pedagang hasilnya sama.
"Kalau kita kalikan 8 ribu ton dengan harga beras 15 ribu sebanyak 120 miliar, jadi persepuluh dari APBD uang habis untuk beli beras dari luar, sementara bisa di kerjakan di Mentawai" imbuhnya.
Dia menyampaikan, saat sharing dengan para tokoh masyarakat, bahwa dulu di sila'oinan banyak menghasilkan beras termasuk di Sikabaluan, Taikako, namun sekarang hanya bisa menghasilkan 200 kilo gaba, padahal ektriknya di 5-6 ton perhektar gaba yang bisa di hasilkan.
Nah, hal ini tentu menjadi perhatian bersama dalam konsultasi publik, bagaimana mendorong supaya lahan yang ada di aktifasi kembali atau diolah kembali, sehingga kita bukan saja berdaulat secara pangan, tetapi Asta cita salah satunya menciptakan lapangan pekerjaan itu ada.
Disisi lain juga, Mentawai memiliki potensi menghasilkan jagung, di tahun ini mengusulkan pembukaan lahan seluas 250 hektar, selain mengunakan lahan yang ada, namun harus ada ekspansi lahan.
"Ini perlu di lakukan untuk meningkatkan produksi serta menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga kita bisa berkontribusi untuk kedaulatan pangan" ucapnya lagi
Jadi kepala OPD dan Bappeda perlu membuat bisnis prosesnya dengan sebaik-baiknya, sehingga program ini betul-betul memberikan keuntungan bagi kemaslahatan masyarakat Mentawai.
"Dukungan penyuluhan, transformasi teknologi sangat perlu masif dilakukan di Mentawai" sebutnya.
Dia menyampaikan, dana desa untuk ketahanan pangan, jangan pakai tanaman lain lagi dan ini adalah perintah pemerintah pusat harus di ikuti
Kemudian berbicara infrastruktur diharapkan ada terobosan yang bagus dan di hasilkan pada konsultasi publik ini. Soal infrastruktur faktor pembatas masalah biaya, karena biaya tidak mencukupi untuk menyelesaikan seluruh persoalan infrastruktur.
Bukan hanya faktor biaya, indeks pembangunan infrastruktur di Mentawai juga mahal sekali, dimana pembangunan jalan 1 Km membutuhkan biaya 6-10 miliar, nah, sentuhan yang perlu di lakukan dengan melakukan swakelola ini gak terjadi.
"Ini perlu di lakukan pendekatan infrastruktur secara swakelola, kemudian soal material harus jelas, agar pembelian material tidak begitu terlalu mahal dan tidak bersentuhan dengan hukum" tegasnya.
Selanjutnya pembangunan dilakukan skala prioritas, dimana aktivitas produksi yang sudah berjalan itu menjadi prioritas, sehingga lebih terasa dampaknya kepada masyarakat.
Terkait dengan kesehatan, minimal petugas selalu hadir di Pustu, demikian juga sekolah-sekolah di harapkan meningkat mutu pendidikan dan perlu di kawal masyarakat.
Terakhir, bagaimana kebersamaan di Mentawai warna-warna kebudayaan bisa duduk menjadi tuan rumah dan hal ini perlu menjadi atensi bersama sesuai dengan moto musara kasimaeru, tutupnya, (Ers)
Editor : Tim Redaksi
