infonusantaranews77

Ketua DPRD Kota Padang Muharlion bersama Dinas PUPR .

Infonews, PADANG - Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus berupaya mencarikan solusi permasalahan banjir yang sering terjadi di beberapa titik di Kota Padang.

Kali ini, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion melakukan kunjungan kerja ke Balai Wilayah Sungai (BWS) V, Selasa (21/1/2025).

Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat kerjasama dalam menyusun master plan penanganan banjir dan normalisasi aliran air yang ada di Kota Padang.

Dalam pertemuan tersebut, beberapa langkah konkret yang sudah dilakukan maupun yang akan dijalankan di tahun 2025 dibahas secara mendalam. 

Di antaranya adalah penyelesaian masalah pengelolaan aliran air di beberapa kawasan yang rawan banjir. 

Salah satunya adalah normalisasi Sungai Batang Kandis yang telah dimulai pada tahun 2024 dan ditargetkan rampung pada tahun 2025. 

Meski begitu, ada beberapa persoalan terkait tanah yang belum tuntas, khususnya di beberapa titik yang masih perlu penyelesaian. 

Pj. Wali Kota Padang melalui Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Tri Hadiyanto berharap masalah ini segera diatasi agar pelaksanaan pengerjaan bisa berjalan sesuai rencana.

“Alhamdulillah, kita telah memulai normalisasi Batang Kandis di tahun 2024 dan diharapkan selesai pada 2025. Meski ada beberapa kendala tanah yang belum tuntas, kita berharap ini bisa diselesaikan dan proyek berjalan dengan lancar," ungkap Tri Hadiyanto.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion mengusulkan beberapa poin penting untuk meningkatkan pengelolaan aliran air di Kota Padang. 

Di antaranya adalah usulan pembukaan beberapa titik aliran air di sekitar Lubuk Buaya dan Batang Kabung Ganting yang diharapkan dapat membantu mengurangi risiko banjir di kawasan tersebut. 

Aliran air tersebut nantinya dihubungkan dengan sistem pengelolaan banjir di Kota Padang, yang diharapkan bisa meningkatkan efektivitas penanganan banjir.

Tak hanya itu, Muharlion juga mengusulkan penanganan masalah banjir di Kecamatan Kota Tangah, khususnya di Kelurahan Padang Sarai dan Batipuh Panjang, melalui normalisasi Batang Kasang. 

Saat ini, proses kajian teknis sedang berlangsung, dan diharapkan bisa menjadi salah satu prioritas dalam rencana penanganan banjir yang akan datang.

“Batang Kasang menjadi salah satu solusi penting untuk mengatasi persoalan banjir di Kecamatan Koto Tangah, terutama di Kelurahan Padang Sarai dan Batipuh Panjang. Proses kajian sedang berlangsung dan kami berharap ini bisa menjadi prioritas untuk penanganan banjir,” ujar Muharlion.

Selain itu, beberapa lokasi lainnya seperti lingkar Jati dan Mata Air di Padang Selatan juga menjadi sorotan dalam pembahasan tersebut. 

Pemerintah Kota Padang berencana untuk menyelesaikan proyek-proyek ini pada tahun 2025 dan 2026. Di sisi lain, pembenahan saluran drainase sepanjang jalur Bypass juga menjadi fokus penting, mengingat jalur tersebut belum memiliki aliran air yang memadai.

“Saluran drainase sepanjang Bypass yang belum memiliki aliran air akan menjadi fokus perbaikan. Kami berharap Pemerintah Kota Padang dapat bekerja sama dengan pihak terkait untuk memperbaikinya dan memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah banjir di area tersebut,” kata Muharlion.

Dengan adanya kerjasama yang baik antara Pemko Padang dan BWS V, diharapkan dapat mengurangi risiko banjir yang sering menjadi ketakutan masyarakat Kota Padang. 

Penyelesaian proyek-proyek normalisasi aliran air serta penyusunan master plan pengelolaan banjir ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat di Kota Padang.

"Ini adalah langkah-langkah konkret yang harus kita lakukan bersama, baik dari Pemko Padang maupun BWS V, untuk mengatasi masalah banjir yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Semoga kunjungan ini dapat menghasilkan solusi yang terbaik bagi Kota Padang," tambahnya lagi.(*)

Infonews|Mentawai - Dalam rangka mewujudkan program nasional yang di canangkan pemerintah pusat, pemkab Mentawai melalui pemerintahan kecamatan adakan rapat koordinasi terkait pembukaan lahan ketahanan pangan di wilayah se-kecamatan Sipora Utara, Rabu (22/1/2025).

Rapat koordinasi di buka Camat Sipora Utara, Marsen di hadiri Babinsa se-Kecamatan Sipora Utara, Tim dari P3MD Kabupaten, Kades Se-kecamatan Sipora Utara beserta Staf desa, Babinkamtibmas Se-kecamatan Sipora Utara, BPD Se-kecamatan Sipora Utara dan Pendamping Desa Se-kecamatan Sipora Utara.

Babinsa Koramil 03/Sipora, Kodim 0319/Mentawai, Sertu Jon Delvi menyebut, rapat yang di laksanakan ini dalam rangka membahas pembukaan lahan untuk ketahanan pangan di wilayah kecamatan Sipora Utara.

Dalam rapat itu bagaimana menyamakan persepsi serta strategi dalam menyukseskan program nasional yang merupakan Asta cita Presiden dan Wakil Presiden melalui mentan RI.

"Prinsipnya kita siap mendukung penuh program ketahanan pangan di wilayah kecamatan Sipora Utara, kepulauan Mentawai" tuturnya, (Ers).

Editor : Tim Redaksi

Infonews|Jakarta - Mahkamah Konstitusi  (MK) menggelar sidang lanjutan perkara sengketa Pilkada Lima Puluh Kota dengan Nomor Perkara 157/PHPU.BUP-XXIII/2025 di Jakarta, Rabu pagi (22/1/2025). 

Agenda sidang antara lain mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak.

Kuasa Hukum dari Pihak Terkait (Paslon Safni-Rito) yakni Arie Alfikri, SH bersama Andes Robensyah, SH, MH,  menyampaikan keterangan pihak terkait yang pada intinya membantah dalil-dalil pemohon yang menyatakan ijazah paket C Safni adalah cacat hukum dan praktik politik uang secara TSM. 

"Dalil TSM merupakan dalil yang berat, harus dibuktikan bukan hanya dengan asumsi-asumsi, apalagi pihak terkait bukan calon petahana seperti pemohon," ujar Arie Alfikri kepada wartawan, Rabu siang (22/1/2025).

Terkait pokok perkara soal ijazah, Arie menegaskan dalil-dalil pemohon banyak yang keliru antara lain soal kode provinsi yang ternyata tidak berlaku untuk ijazah kesetaraan, PKBM Kandis Kreatif yang ternyata sudah berdiri sejak 2016, termasuk kekeliruan mengambil foto ujian sebagai bukti.

"Fatalnya, pemohon juga salah memakai standar aturan terkait blangko dan daftar nilai ijazah. Persesjen Kemdikbud Nomor 23 Tahun 2020 yang didalilkan, sudah diubah menjadi Persesjen Kemdikbud Nomor 5 Tahun 2021. Artinya, Pemohon tidak update dengan aturan yang baru," tuturnya.

Arie berharap majelis hakim konstitusi sudah dapat memutus perkara ini dengan putusan permohonan Pemohon tidak dapat diterima pada sidang pengucapan putusan dismisal yang sesuai Peraturan MK No. 14 Tahun 2024, dijadwalkan antara 11-13 Februari nanti. 

"Semoga hakim mengabulkan eksepsi kami terutama terkait ambang batas selisih suara yang diatur pasal 158 UU Pilkada. Kalaupun hakim mengesampingkan dulu pemberlakuan pasal ini, dalam pokok perkara kami mengajukan petitum agar hakim menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan benar Keputusan KPU Lima Puluh Kota No. 1017 Tahun 2024," pungkasnya. (Ady).

Editor : Tim Redaksi

Penghargaan Tourism Award (ATA) di Johor, Malaysia.

Infonews, Sijunjung -- Alhamdulillah, kabar baik! Desa Wisata Dewi di Perkampungan Adat Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, telah menerima penghargaan tingkat ASEAN dalam kategori Homestay pada Asean Tourism Award (ATA) di Johor, Malaysia.pada Senin (20/1/2025)

Penghargaan ini diterima langsung oleh Ketua Dewi Perkampungan Adat, Pak Candra Irawan, 

Penghargaan ini merupakan kebanggaan bagi Indonesia  dan Sumatera Barat khususnya, serta membuktikan bahwa desa wisata di Indonesia memiliki kualitas yang baik dan dapat bersaing di tingkat internasional.

Selamat kepada Desa Wisata Dewi dan Pak Candra Irawan atas penghargaan ini! Semoga dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan pariwisata di Indonesia.

Lanjut  Kadis pariwisata pemuda dan olahraga kabupaten Sijunjung Afrineldi Amur SH. Bersyukur di awal Tahun ini kembali desa wisata di Kab.Sijunjung memperoleh penghargaan di tingkat Asia Tenggara.Karena di tahun 2023 awal, desa wisata Silokek juga pernah memperoleh penghargaan dari Asean Tourism Award (ATA) ini dari Katagori Base community tourism.

Penghargaan ini merupakan buat desa wisata se Asia Tenggara, tentunya dengan telah mendunia desa wisata perkampungan adat Sijunjung melaluihomestay kita berharap akan semakin banyaknya kunjungan baik wisatawan lokal maupun mancanegara.ujarnya

Disamping itu Kabupaten Sijunjung khususnya perkampungan adat dan pemangku kepentingan lainnya bisa meningkatan kinerja dan kesiapan dalam menyambut tamu tamu yang akan berkunjung dan menginap di homestay perkampungan adat nantinya.

Mampu menampilkan budaya, kuliner dan souvenir dan ekraf lainnya yang mendirikan sijunjung itu sendiri.(Danus)

Infonews -- Lima orang profesor UNAND bersepeda menuju Geopark Silokek pada Ahad, 19 Januari 2025. 

Kelima orang profesor tersebut yaitu Prof. Dr. Eng. Ir. Febrin Anas Ismail, MT (ketua MWA), Prof. Dr. Eng. Ir. Fauzan, ST, M.Sc (ketua Pusat Studi Bencana), Prof. Ir. Abdul Hakam, MT, Ph.D, Prof. Dr. Taufika Ophiyandri, ST, M.Sc, Ph.D serta Prof. Dr. Ir. Bambang Istijono, ME. 

Bersama rombongan, juga mengikutsertakan dosen UNAND lainnya yang turut bersepeda terdiri dari Bayu Martanto Adji, ST, MT, Ph.D, Dr. Indraddin, S.Sos, M.Si dan Dr. Dedet Deperiky, SP, M.Si. 

Kehadiran rombongan gowes itu disambut Manajer Badan Pengelola (BP) Geopark Silokek Ridwan bersama alumni UNAND Juprinaldi yang juga anggota BPN Padang Sibusuk serta kepala jorong dan Youtuber Padang Sibusuk dipinggir Jalan Lintas Sumatera, Bukit Kupitan. 

Rombongan kemudian bersepeda menuju Pusat Informasi Geopark/Geopark Information Center (PIG/GIC) di Muaro Sijunjung. 

Manajer Umum BP Geopark Silokek Dr. Zefnihan, AP, M.Si menyambut kedatangan rombongan di PIG/GIC. 

"Sudah saatnya BP Geopark Silokek mulai mengembangkan agar PIG bisa dikunjungi oleh pelajar dari luar kabupaten Sijunjung," ujar Prof. Dr. Eng. Ir. Febrin Anas Ismail, MT memberi masukan. 

Hal itu didasarkan pengamatannya melalui media sosial, pelajar kabupaten Sijunjung sudah banyak mengunjungi PIG. 

Dr. Indraddin, S.Sos, M.Si juga menyampaikan pendapatnya terhadap kemajuan geopark nasional itu. 

"Geopark Ranah Minang Silokek visibilitinya sangat lengkap, disepanjang jalan selama bersepeda sudah ada rambu-rambu dan penunjuk arah terkait situs-situs dikawasan geopark," demikian ia mengutarakan. 

Kehadiran akademisi dari perguruan tinggi tertua diluar Jawa, selain berdampak terhadap promosi Geopark Silokek juga bertujuan menjalin kerjasama terkait upaya penanggulangan bencana dikawasan geopark. 

Selain itu, rombongan pun turut berdiskusi dengan masyarakat dilokasi kunjungan mengenai program kampus dan potensi yang bisa dikembangkan dalam upaya mendukung Geopark Silokek menuju UNESCO Global Geopark (UGGp).(Danus)

Infonews|Mentawai - Untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2026, Pemkab Mentawai melalui Bappeda lakukan konsultasi publik bertempat di Aula setempat, Selasa (21/1/2025).

Konsultasi publik di buka secara resmi PJ Bupati Mentawai, Fernando Jongguran Simanjuntak di hadiri Ketua DPRD Mentawai, unsur Forkopimda Mentawai, Kepala OPD, Organisasi Kepemudaan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Organisasi Kelembagaan, Para Camat, Kades se-Kabaupaten Mentawai dan instansi lainnya.

Konsultasi publik ini merupakan salah satu tahapan panjang dalam penyusunan RKPD sesuai dengan arahan Kementerian Dalam Negeri, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017. 

Dia menuturkan, dari tahun 2022-2025 RKPD itu di jalankan oleh penjabat bupati, tugas yang di laksanakan tersebut terkait dengan program pemerintahan sebelumnya, 

"Saat ini, meskipun poinnya sama, tapi kita sudah ada acuhan yang baru yaitu Asta cita, poinnya sama bagaimana kita mengentaskan kemiskinan ekstrem, masalah kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, stunting dan lain-lainnya" sebut PJ Bupati 

Asta cita sentuhannya lebih jelas 

Bagaimana masyarakat ini berdaulat secara pangan, secara energi dan kedaulatan air. Kemudian, bagaimana desa memiliki daya saing dan mampu membuka lapangan pekerjaan.

"Saya rasa rakor konsultasi publik saat ini, harus bisa mewarnai semuanya, bagaimana pengangguran di atasi dimentawai, karena Mentawai memiliki potensi salah satunya potensi lahan" ujarnya.

Nah, program yang tersohor saat ini terkait ketahanan pangan, dia menyampaikan bahwa kebutuhan beras satu tahun di Mentawai berdasarkan kalkulasi secara logis adalah 8 ribu ton, sedangkan kemampuan untuk menghasilkan beras 1 tahun hanya 300 ton.

Sementara 7.300.000 ton itu didatangkan dari luar Mentawai, jadi penghitungannya diakukan secara teknis berapa jumlah penduduk, berapa gram makannya sehari di kali 365 hari, ketika di korcek di toko pedagang hasilnya sama.

"Kalau kita kalikan 8 ribu ton dengan harga beras 15 ribu sebanyak 120 miliar, jadi persepuluh dari APBD uang habis untuk beli beras dari luar, sementara bisa di kerjakan di Mentawai" imbuhnya.

Dia menyampaikan, saat sharing dengan para tokoh masyarakat, bahwa dulu di sila'oinan banyak menghasilkan beras termasuk di Sikabaluan, Taikako, namun sekarang hanya bisa menghasilkan 200 kilo gaba, padahal ektriknya di 5-6 ton perhektar gaba yang bisa di hasilkan.

Nah, hal ini tentu menjadi perhatian bersama dalam konsultasi publik, bagaimana mendorong supaya lahan yang ada di aktifasi kembali atau diolah kembali, sehingga kita bukan saja berdaulat secara pangan, tetapi Asta cita salah satunya menciptakan lapangan pekerjaan itu ada.

Disisi lain juga, Mentawai memiliki potensi menghasilkan jagung, di tahun ini mengusulkan pembukaan lahan seluas 250 hektar, selain mengunakan lahan yang ada, namun harus ada ekspansi lahan.

"Ini perlu di lakukan untuk meningkatkan produksi serta menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga kita bisa berkontribusi untuk kedaulatan pangan" ucapnya lagi

Jadi kepala OPD dan Bappeda perlu membuat bisnis prosesnya dengan sebaik-baiknya, sehingga program ini betul-betul memberikan keuntungan bagi kemaslahatan masyarakat Mentawai.

"Dukungan penyuluhan, transformasi teknologi sangat perlu masif dilakukan di Mentawai" sebutnya.

Dia menyampaikan, dana desa untuk ketahanan pangan, jangan pakai tanaman lain lagi dan ini adalah perintah pemerintah pusat harus di ikuti 

Kemudian berbicara infrastruktur diharapkan ada terobosan yang bagus dan di hasilkan pada konsultasi publik ini. Soal infrastruktur faktor pembatas masalah biaya, karena biaya tidak mencukupi untuk menyelesaikan seluruh persoalan infrastruktur.

Bukan hanya faktor biaya, indeks pembangunan infrastruktur di Mentawai juga mahal sekali, dimana pembangunan jalan 1 Km membutuhkan biaya 6-10 miliar, nah, sentuhan yang perlu di lakukan dengan melakukan swakelola ini gak terjadi.

"Ini perlu di lakukan pendekatan infrastruktur secara swakelola, kemudian soal material harus jelas, agar pembelian material tidak begitu terlalu mahal dan tidak bersentuhan dengan hukum" tegasnya.

Selanjutnya pembangunan dilakukan skala prioritas, dimana aktivitas produksi yang sudah berjalan itu menjadi prioritas, sehingga lebih terasa dampaknya kepada masyarakat.

Terkait dengan kesehatan, minimal petugas selalu hadir di Pustu, demikian juga sekolah-sekolah di harapkan meningkat mutu pendidikan dan perlu di kawal masyarakat.

Terakhir, bagaimana kebersamaan di Mentawai warna-warna kebudayaan bisa duduk menjadi tuan rumah dan hal ini perlu menjadi atensi bersama sesuai dengan moto musara kasimaeru, tutupnya, (Ers)

Editor : Tim Redaksi

Infonews|Mentawai - Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang bertugas di wilayah teritorialnya masing-masing tak henti untuk melakukan Komunikasi Sosial (Komsos) dengan warga binaannya.

Dimana sasaran komsos kali ini, Babinsa Koramil 03/Sipora, Kodim 0319/Mentawai, Sertu Subroto sambangi kepala sekolah, Jonover Aritonang serta majelis guru SMPN 1 Sipora, Kecamatan Sipora Selatan, Kepulauan Mentawai, Selasa (21/1/2025).

Kegiatan komsos itu, Babinsa Sertu Subroto bahas terkait anak-anak yang telah putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah lantaran malas dan tidak memiliki cita-cita Dimas depan.

"Ini menjadi tugas kita bersama dalam memberikan motivasi kepada anak-anak yang putus sekolah terutama para guru untuk membina dan memperhatikan mereka" sebutnya.

Dia menyebut, komunikasi sosial sangat penting di lakukan di lingkungan sekolah agar kepala Sekolah SMP N 1 Sipora Selatan beserta para guru terus memberikan motivasi dan pembinaan terhadap peserta didik.

"Pentingnya pendidikan bagi anak-anak karena mereka merupakan generasi muda yang menjadi aset bangsa yang akan meneruskan perjuangan bangsa menuju nusatara baru" tuturnya.

Kegiatan yang di lakukan ini dalam rangka pembinaan teritorial, pertahanan negara, pembinaan demografi serta pertahan pendidikan bagi generasi muda Mentawai khususnya di wilayah kecamatan Sipora Selatan, pungkasnya, (Ers).

Editor : Tim Redaksi