Infonusantaranews -- Dalam sebuah diskusi terbuka yang diadakan oleh Forum Wartawan Parlemen (FWP) Padang di salah satu kafe di pusat Kota Padang, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang, Hendri Septa dan Hidayat, menyampaikan visi dan misi mereka dengan gamblang dan terukur.
Acara ini berlangsung dalam suasana yang santai dan interaktif, dipandu oleh Ketua FWP, Al Imran, namun esensi yang diusung jauh dari kesederhanaan. Tema yang diangkat, yakni "Membangun Tata Kelola Berbasis Meritokrasi, Didukung oleh Pelayanan Pemerintahan Transparan melalui Jaringan Digital," membuka pintu untuk pembahasan serius mengenai masa depan pemerintahan Kota Padang.Senin (28/10).
Hidayat, yang berperan sebagai calon Wakil Walikota, menempatkan dirinya di tengah wacana dengan membawa sebuah gagasan besar. Ia memulai pemaparannya dengan memperkenalkan konsep "Metropolitan Maju Berkelanjutan dengan Iman, Taqwa, dan Kualitas." Visi ini, menurut Hidayat, tidak hanya sekadar slogan, tetapi merupakan kerangka kerja yang komprehensif. Di dalamnya, terkandung nilai-nilai spiritual yang dipadukan dengan profesionalisme dan komitmen tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Hidayat menekankan bahwa keberhasilan sebuah pemerintahan modern tidak hanya dilihat dari keberhasilan fisik pembangunan kota, tetapi dari bagaimana nilai-nilai integritas dan transparansi diterapkan secara konsisten. Ia percaya bahwa keimanan dan taqwa menjadi fondasi utama, mengingat masyarakat Padang yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai religius.
Namun, di sisi lain, ia juga menegaskan bahwa kualitas kepemimpinan dan pelayanan publik tidak boleh berkompromi terhadap standar profesionalisme. “Pemerintahan yang baik harus mencerminkan kualitas iman dan kualitas kerja yang tinggi. Keduanya tidak bisa dipisahkan,” tegasnya.
Salah satu poin utama dari visi Hidayat adalah penerapan meritokrasi dalam tata kelola pemerintahan. Meritokrasi, menurutnya, merupakan jalan yang paling efektif untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, adil, dan berdaya saing. Dalam meritokrasi, setiap individu dipilih dan ditempatkan dalam posisi penting berdasarkan kemampuan dan pencapaiannya, bukan karena hubungan personal, status sosial, atau latar belakang keluarganya.
“Jika kita ingin membawa perubahan yang nyata dan signifikan bagi Padang, kita harus memulainya dari dalam, yaitu dari birokrasi yang kompeten dan profesional,” ujarnya.
Namun, Hidayat juga tidak menutup mata terhadap tantangan yang mungkin dihadapi dalam penerapan sistem ini. Ia menyadari bahwa mengubah budaya birokrasi yang telah mengakar selama bertahun-tahun bukanlah perkara mudah. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah bagaimana membangun mekanisme seleksi yang benar-benar adil dan transparan. Sistem tersebut harus mampu memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu, tanpa pandang bulu. “Tidak semua orang akan menyambut perubahan ini dengan tangan terbuka. Ada resistensi, terutama dari mereka yang merasa nyaman dengan status quo. Tapi kita tidak boleh mundur. Pemerintahan yang baik harus mampu beradaptasi dan menerima perubahan demi kebaikan bersama,” tambahnya.
Selain itu, Hidayat menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, tanpa dukungan masyarakat, upaya pemerintah untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik akan sulit terealisasi. Oleh karena itu, ia menggarisbawahi bahwa komunikasi yang efektif dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan harus menjadi prioritas. “Pembangunan yang berkelanjutan bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang mentalitas dan kebersamaan. Kita harus berjalan bersama,” tegas Hidayat.
Dalam konteks teknologi, Hidayat melihat bahwa transparansi pemerintahan tidak bisa dilepaskan dari pemanfaatan jaringan digital. Teknologi digital, menurutnya, adalah alat yang dapat membuka akses informasi secara luas kepada publik, sehingga masyarakat bisa memantau jalannya pemerintahan dengan lebih mudah. Dengan sistem ini, pemerintah dapat lebih terbuka dan bertanggung jawab atas setiap kebijakan yang diambil. “Dengan digitalisasi, kita bisa memastikan bahwa tidak ada ruang untuk penyalahgunaan wewenang. Setiap tindakan pemerintah akan bisa diawasi oleh masyarakat,” jelasnya.
Di akhir pemaparannya, Hidayat menegaskan bahwa pembangunan Kota Padang yang maju dan berkelanjutan hanya bisa dicapai jika ada kerja sama yang erat antara pemerintah dan masyarakat. Tata kelola pemerintahan berbasis meritokrasi, pelayanan publik yang transparan, serta penggunaan teknologi digital sebagai alat bantu transparansi adalah kunci dari perubahan positif yang ingin ia wujudkan. “Ini adalah tentang membangun Padang yang lebih baik, tidak hanya untuk kita, tetapi untuk generasi mendatang,” pungkasnya, mengakhiri presentasi dengan nada optimis.
Acara ini tidak hanya memberikan gambaran tentang program-program yang ditawarkan oleh pasangan Hendri Septa – Hidayat, tetapi juga membuka ruang diskusi bagi para peserta untuk menyampaikan pandangan mereka. Interaksi yang terjadi menunjukkan bahwa tema meritokrasi dan transparansi dalam pemerintahan menjadi perhatian utama masyarakat Padang, yang menginginkan perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan.
